1. Dasar-Dasar Ilmu HukumSub-bab 1.0 - 1.14
Semua topik hukum keluarga berdiri di atas fondasi keilmuan hukum: dari mana hukum berasal, bagaimana urutannya, dan siapa yang menegakkannya. Halaman ini membahas fondasi itu. Susunan materi mengikuti rumpun mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, dan Teori Hukum pada prodi Hukum Keluarga (S1).
0. Mulai dari Nol: Pahami Dulu Ini
Halaman ini memakai istilah yang mungkin asing. Sebelum lanjut, kenali empat kata kunci:
- Norma hukum — aturan yang mengikat dan punya sanksi, dibuat oleh yang berwenang. Beda dengan norma sopan santun (tanpa sanksi resmi).
- Sumber hukum — dari mana aturan itu diambil (undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, doktrin, dan hukum agama).
- Hierarki peraturan — urutan kekuatan hukum dari tertinggi ke terendah; yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.
- Lingkungan peradilan — pembagian pengadilan berdasarkan jenis perkara: umum, agama, militer, dan tata usaha negara.
1. Apa Itu Hukum dan Fungsinya
Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat, dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan ditegakkan dengan sanksi. Fungsinya bukan hanya menghukum — melainkan mengatur hubungan antarwarga dan menyelesaikan sengketa secara adil.
2. Sumber-Sumber Hukum
Menurut ilmu hukum, sumber hukum dibedakan menjadi sumber materiil (dari mana isinya berasal) dan sumber formil (dari mana kekuatan mengikatnya berasal). Untuk Indonesia, sumber yang diakui antara lain:
| Sumber | Penjelasan | Contoh |
|---|---|---|
| Undang-undang | Aturan tertulis yang dibuat lembaga berwenang | UU No. 1/1974 tentang Perkawinan |
| Kebiasaan / adat | Praktik berulang yang dirasa mengikat | Adat waris lokal di sebagian daerah |
| Yurisprudensi | Putusan hakim terdahulu yang diikuti | Putusan MA tentang nafkah iddah |
| Doktrin | Pendapat para ahli hukum | Tafsir para ulama/akademisi hukum |
| Hukum agama | Aturan agama yang dianut masyarakat | Al-Qur'an, hadis, fikih munakahat |
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
QS An-Nisa : 59 — "…taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu…" — dasar ketaatan kepada hukum agama dan penguasa (negara) dalam urusan bersama.
3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Indonesia tersusun berjenjang. Yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi:
| Urutan | Jenis | Contoh terkait keluarga |
|---|---|---|
| 1 | UUD NRI 1945 | Dasar segala hukum |
| 2 | Undang-Undang (UU) | UU No. 1/1974 tentang Perkawinan |
| 3 | Peraturan Pemerintah (PP) | PP No. 9/1975 (pelaksanaan UU Perkawinan) |
| 4 | Peraturan Presiden (Perpres) | — |
| 5 | Peraturan Daerah (Perda) | — |
Di bawah jenjang tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan instrumen khusus bagi peradilan: PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), dan KEPMA (Keputusan). PERMA mengikat pengadilan dalam menyelesaikan perkara.
4. Struktur Peradilan Indonesia
Kekuasaan kehakiman berada di bawah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk urusan keluarga, yang relevan adalah peradilan di bawah MA, terdiri dari empat lingkungan:
| Lingkungan | Pengadilan Tingkat Pertama | Menangani |
|---|---|---|
| Umum | Pengadilan Negeri | Perkara pidana & perdata umum, termasuk perceraian non-Muslim yang dicatat di Catatan Sipil |
| Agama | Pengadilan Agama | Perkara orang Islam: nikah, cerai, waris, hibah, wasiat |
| Militer | Pengadilan Militer | Anggota TNI |
| Tata Usaha Negara | Pengadilan TUN | Sengketa keputusan pejabat pemerintah |
5. Para Pihak dan Aparatur di Pengadilan
| Peran | Fungsi |
|---|---|
| Hakim | Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum dan bukti |
| Panitera | Mengurus administrasi perkara: pencatatan, berkas, minuta putusan |
| Juru sita | Memanggil pihak dan melaksanakan eksekusi putusan |
| Penggugat / Pemohon | Pihak yang mengajukan perkara (dalam gugatan / permohonan) |
| Tergugat / Termohon | Pihak yang digugat / yang dimohon |
| Advokat / kuasa hukum | Mendampingi dan membela kepentingan pihak berperkara |
6. Cara Hakim Menemukan Hukum
Hakim tidak selalu menemukan jawaban "jadi" di undang-undang. Ilmu hukum mengajarkan beberapa metode:
- Interpretasi — menafsirkan pasal (gramatikal, sistematis, historis, teleologis).
- Analogi (qiyas dalam hukum Islam) — menerapkan aturan pada kasus serupa yang tidak diatur.
- Argumentum a contrario — menyimpulkan dari kebalikannya.
- Konstruksi hukum — merakit norma untuk situasi yang belum diatur.
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
QS An-Nisa : 65 — "…mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka menerima dengan sepenuhnya…" — kedudukan hakim sebagai penyelesai sengketa.
7. Cakupan Materi Peradilan Agama
Pasal 11 ayat (3) PERMA No. 5 Tahun 2025 tentang Pengadaan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama merinci kompetensi bidang peradilan agama. Daftar itu dipakai di sini sebagai peta cakupan materi:
| Bidang | Dibahas pada |
|---|---|
| Ilmu hukum | Halaman ini (hierarki, sumber, peradilan) |
| Hukum materiil | Topik perkawinan, isbat, kewarisan, hak asuh |
| Hukum formil | Topik alur berperkara |
| Teknologi informasi | Topik peradilan digital |
8. Studi Kasus: Menentukan Peraturan yang Berlaku
Kasus: Seorang pemohon ingin isbat nikah di tahun 2026, tetapi nikahnya terjadi tahun 1980 (sebelum UU No. 1/1974 berlaku).
- Sumber hukum: UU No. 1/1974 Pasal 2 (pencatatan) dan KHI Pasal 7 (isbat).
- Hierarki: KHI tidak boleh bertentangan dengan UU; KHI Pasal 7 justru menjabarkan pengecualian yang diakui.
- Interpretasi: kata "sebelum berlakunya UU ini" dibaca historis — pernikahan lama diakui bila syarat agamanya terpenuhi.
- Kesimpulan: isbat dapat dikabulkan karena perkawinan terjadi sebelum UU berlaku dan tidak ada halangan perkawinan.
9. Cabang-Cabang Hukum
Hukum dibagi menurut kepentingan yang dilindungi. Pembagian paling dasar membedakan hukum publik dan hukum privat:
| Kelompok | Mengatur | Contoh |
|---|---|---|
| Hukum publik | Hubungan negara dengan warga negara | Hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara |
| Hukum privat | Hubungan antarwarga | Hukum perdata, hukum dagang, hukum keluarga |
Di dalam hukum privat, hukum keluarga (perkawinan, perceraian, waris, hibah, wakaf) berdiri sebagai cabang tersendiri. Di Indonesia cabang ini dijalankan sesuai hukum masing-masing agama dan adat, dengan Pengadilan Agama sebagai penegaknya bagi umat Islam.
10. Asas-Asas Hukum Penting
- Asas legalitas — tiada perbuatan dapat dipidana kecuali diatur undang-undang (umumnya untuk hukum pidana).
- Lex specialis derogat legi generali — aturan khusus mengalahkan aturan umum (misalnya KHI sebagai aturan khusus berhadapan dengan UU Perkawinan yang umum).
- Asas non-retroaktif — peraturan tidak berlaku surut, kecuali ditentukan lain.
- Asas kepastian hukum versus keadilan — hakim harus menyeimbangkan; putusan yang hanya "tepat pasal" tetapi dirasa kejam tidak memenuhi rasa keadilan.
- Asas ius curia novit — hakim dianggap tahu hukum; karenanya hakim boleh menunjuk dasar hukum yang tepat meskipun tidak disebut para pihak.
11. Aliran-Aliran Hukum
Ilmu hukum tidak lahir dari satu cara pandang. Beberapa aliran besar saling memengaruhi cara hakim dan akademisi memahami hukum:
| Aliran | Inti pemikiran | Kata kunci |
|---|---|---|
| Positivisme hukum | Hukum adalah perintah penguasa yang tertulis; dipatuhi apa adanya tanpa menilai adil/tidak | Pasal, kepastian hukum |
| Hukum alam | Di atas hukum tertulis ada moral dan akal; hukum yang tidak adil kehilangan kekuatannya | Keadilan, nalar |
| Sosiologis | Hukum dilihat dari fungsinya dalam masyarakat; dapat dipakai sebagai alat rekayasa sosial | Dampak, kemanfaatan |
| Historis | Hukum tumbuh dari jiwa bangsa (volksgeist) dan adat, bukan sekadar ciptaan penguasa | Adat, kebiasaan |
Di Indonesia keempat aliran ini hidup berdampingan. Hukum keluarga menjadi contoh paling jelas: hakim menerapkan pasal (positivisme), menyelaraskan dengan hukum agama (hukum alam — keadilan yang bersumber dari moral agama), serta memperhitungkan adat dan dampak sosial putusan (historis dan sosiologis).
12. Kodifikasi dan Hukum Tidak Tertulis
Hukum dapat disusun secara tertulis dan teratur (kodifikasi) atau hidup sebagai hukum tidak tertulis yang diakui masyarakat. Keduanya sama-sama mengikat:
- Hukum tertulis — undang-undang, peraturan pemerintah, PERMA; tersusun dalam kitab atau kompilasi.
- Hukum tidak tertulis — kebiasaan, hukum adat, dan hukum agama yang dianut; diakui sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional.
Indonesia menempuh jalan tengah: aturan ditulis dalam undang-undang (mis. UU No. 1/1974), tetapi isinya menyerap hukum agama dan adat. KHI menjadi contoh nyata — materi fikih yang disusun menjadi teks hukum yang dipakai hakim.
Sejarah kodifikasi juga menunjukkan perjuangan kepastian: sejak masa kolonial, hukum Belanda dikodifikasi dalam kitab-kitab seperti Burgerlijk Wetboek. Indonesia kemudian menyusun hukum nasionalnya sendiri yang menggabungkan warisan itu dengan hukum agama dan adat — itulah sebabnya hukum kita disebut pluralistis.
13. FAQ Dasar-Dasar Ilmu Hukum
| Pertanyaan | Jawaban singkat |
|---|---|
| Apa beda hukum dan kebiasaan? | Hukum dibuat pejabat berwenang dan punya sanksi resmi; kebiasaan lahir dari praktik dan dirasa mengikat oleh masyarakat. |
| Mengapa KHI dipakai padahal bukan undang-undang? | KHI adalah "hukum tidak tertulis yang diakui" — dirumuskan melalui Inpres dan diterapkan hakim sebagai rujukan hukum materiil. |
| Apa beda PERMA dan SEMA? | PERMA mengikat dan mengatur hal yang lebih luas; SEMA bersifat surat edaran/pedoman bagi hakim. |
| Apakah hakim boleh "membuat hukum"? | Hakim tidak membuat undang-undang, tetapi menemukan hukum melalui penafsiran untuk mengisi kekosongan aturan. |
| Dari mana cakupan materi ini? | Antara lain PERMA No. 5 Tahun 2025 Pasal 11 ayat (3): ilmu hukum, hukum materiil, hukum formil, dan teknologi informasi. |
14. Daftar Istilah
| Istilah | Artinya dalam bahasa sehari-hari |
|---|---|
| Norma | Aturan yang mengikat perilaku. |
| Hierarki | Urutan dari tertinggi ke terendah; yang rendah tidak boleh melawan yang tinggi. |
| Sumber hukum | Asal-usul aturan: undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, doktrin, agama. |
| Yurisprudensi | Putusan hakim terdahulu yang dijadikan rujukan. |
| Doktrin | Pendapat para ahli hukum. |
| Kompetensi absolut | Pembagian kewenangan antar jenis pengadilan. |
| Kompetensi relatif | Pembagian kewenangan antar pengadilan yang sama jenisnya (berdasarkan wilayah). |
| Interpretasi | Penafsiran pasal oleh hakim. |
| PERMA | Peraturan Mahkamah Agung. |
| SEMA | Surat Edaran Mahkamah Agung. |
| Minuta | Dokumen asli putusan pengadilan. |
| KHI | Kompilasi Hukum Islam — rujukan hukum materiil bagi hakim Pengadilan Agama. |
Cek Pemahaman — Dasar-Dasar Ilmu Hukum
- Sebutkan tiga sumber hukum yang diakui di Indonesia.
Lihat jawaban
Antara lain: undang-undang, kebiasaan/adat, yurisprudensi, doktrin, dan hukum agama.
- Apa asas hierarki peraturan perundang-undangan?
Lihat jawaban
Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.
- Pengadilan mana yang menangani perceraian orang Islam?
Lihat jawaban
Pengadilan Agama.
- Apa beda PERMA dan SEMA?
Lihat jawaban
PERMA mengikat dan mengatur lebih luas; SEMA surat edaran/pedoman bagi hakim.
- Sebutkan empat bidang dalam cakupan materi peradilan agama (PERMA No. 5/2025 Pasal 11 ayat (3)).
Lihat jawaban
Ilmu hukum, hukum materiil, hukum formil, dan teknologi informasi.
- Apa fungsi utama hukum dalam masyarakat?
Lihat jawaban
Mengatur hubungan antarwarga dan menyelesaikan sengketa secara adil.
- Apa yang dimaksud yurisprudensi?
Lihat jawaban
Putusan hakim terdahulu yang dijadikan rujukan untuk perkara serupa.
- Mengapa KHI dipakai sebagai rujukan padahal bukan undang-undang?
Lihat jawaban
Karena KHI adalah hukum tidak tertulis yang diakui, dirumuskan melalui Inpres dan diterapkan hakim sebagai hukum materiil.
- Sebutkan dua aliran hukum beserta kata kuncinya.
Lihat jawaban
Positivisme (kepastian hukum/pasal) dan hukum alam (keadilan/nalar); bisa juga sosiologis (kemanfaatan) atau historis (adat).
2. Kamus Istilah Hukum KeluargaSub-bab 2.0 - 2.6
Kumpulan istilah yang dipakai di seluruh halaman, dijelaskan dengan bahasa sehari-hari. Pakai halaman ini saat menemukan kata asing — istilah adalah gerbang memahami hukum.
0. Cara Menggunakan
- Cari kata berdasarkan abjad pada tabel di bawah.
- Istilah Arab ditulis dalam latin agar mudah dibaca.
- Kolom "Lihat" menunjuk ke halaman yang membahas lebih dalam.
1. A–C
| Istilah | Artinya | Lihat |
|---|---|---|
| Amar (dictum) | Bagian "MENGADILI:" dalam putusan yang dapat dieksekusi. | legal-drafting |
| Aul | Penyesuaian bagian waris ketika total melebihi satu. | kewarisan |
| Ashabah | Ahli waris yang mengambil sisa harta. | kewarisan |
| Ba'in | Talak yang tidak bisa rujuk langsung (ba'in sughra/kubra). | perkawinan-perceraian |
| Band | Upaya hukum ke Pengadilan Tinggi. | alur-berperkara |
| Cerai gugat | Perceraian yang diajukan istri (Penggugat). | perkawinan-perceraian |
| Cerai talak | Perceraian yang diajukan suami (Pemohon) dengan ikrar talak. | perkawinan-perceraian |
2. D–H
| Istilah | Artinya | Lihat |
|---|---|---|
| De auditu | Kesaksian yang tidak didengar langsung, hanya dari orang lain (testimonium de auditu). | alur-berperkara |
| Dispensasi nikah | Izin pengadilan menikah bagi anak di bawah 19 tahun. | isbat-dispensasi |
| Dzawil furudh | Ahli waris dengan bagian tetap (½, ¼, dst). | kewarisan |
| Eksepsi | Bantahan tergugat yang menyoal kewenangan/kelengkapan gugatan. | hukum-acara-lanjut |
| Eksekusi | Pelaksanaan paksa isi putusan. | alur-berperkara |
| Faraid | Hukum pembagian waris Islam. | kewarisan |
| Gono-gini | Sebutan harta bersama. | harta-bersama |
| Hadhanah | Hak asuh / pengasuhan anak. | hak-asuh-nafkah |
| Hakamain | Juru damai dari kedua belah pihak keluarga. | hak-asuh-nafkah |
| Harta bawaan | Harta pribadi sebelum menikah / dari waris-hibah. | harta-bersama |
| Hijab | Penghalang menerima waris. | kewarisan |
3. I–K
| Istilah | Artinya | Lihat |
|---|---|---|
| Iddah | Masa tunggu setelah perceraian/kematian suami. | perkawinan-perceraian |
| Ikrar talak | Pengucapan talak suami di hadapan sidang. | perkawinan-perceraian |
| Isbat nikah | Penetapan pengadilan bahwa pernikahan sah dan tercatat. | isbat-dispensasi |
| Kasasi | Upaya hukum ke Mahkamah Agung. | alur-berperkara |
| Khuluk | Cara cerai atas permintaan istri dengan tebusan. | perkawinan-perceraian |
| Kumulasi | Menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu perkara. | harta-bersama |
4. L–N
| Istilah | Artinya | Lihat |
|---|---|---|
| Mahar | Maskawin pemberian suami kepada istri. | perkawinan-perceraian |
| Mahjub | Ahli waris yang terhalang menerima waris. | kewarisan |
| Mediasi | Upaya damai dengan mediator bersertifikat. | alur-berperkara |
| Minuta | Dokumen asli putusan yang disimpan panitera. | legal-drafting |
| Mumayyiz | Anak yang sudah bisa membedakan baik-buruk (biasanya 12+). | hak-asuh-nafkah |
| Mut'ah | Pemberian pelipur dari suami saat cerai talak. | perkawinan-perceraian |
5. P–R
| Istilah | Artinya | Lihat |
|---|---|---|
| Permohonan | Perkara tanpa sengketa (voluntair), hanya penetapan. | alur-berperkara |
| Petitum | Tuntutan dalam gugatan. | alur-berperkara |
| Posita | Duduk perkara / alasan dalam gugatan. | alur-berperkara |
| Prodeo | Perkara tanpa biaya bagi yang tidak mampu. | alur-berperkara |
| Putusan sela | Putusan di tengah proses (bukan putusan akhir). | hukum-acara-lanjut |
| Radd | Membagi sisa harta setelah semua ahli waris dapat bagian. | kewarisan |
| Rekonvensi | Gugatan balik dari tergugat. | hukum-acara-lanjut |
| Rujuk | Kembali hidup bersama setelah talak raj'i. | perkawinan-perceraian |
6. S–Z
| Istilah | Artinya | Lihat |
|---|---|---|
| SIPP | Sistem Informasi Penelusuran Perkara pengadilan. | peradilan-digital |
| Ta'lik | Janji talak yang diucapkan suami saat akad. | perkawinan-perceraian |
| Verzet | Perlawanan terhadap putusan verstek. | hukum-acara-lanjut |
| Verstek | Putusan tanpa hadirnya tergugat yang dipanggil sah. | hukum-acara-lanjut |
| Wakif | Orang yang mewakafkan harta. | wasiat-hibah-wakaf |
| Wali nikah | Pihak yang mengijabkan akad nikah. | perkawinan-perceraian |
| Wasiat wajibah | Bagian untuk anak/orang tua angkat meski tanpa wasiat tertulis. | wasiat-hibah-wakaf |
| Zihar | Ucapan suami menyerupakan istri dengan ibunya. | perkawinan-perceraian |
Cek Pemahaman — Kamus Istilah
- Apa itu amar (dictum)?
Lihat jawaban
Bagian "MENGADILI:" dalam putusan yang dapat dieksekusi.
- Apa beda cerai gugat dan cerai talak?
Lihat jawaban
Cerai gugat diajukan istri; cerai talak diajukan suami dengan ikrar talak.
- Apa itu hadhanah?
Lihat jawaban
Hak asuh / pengasuhan anak.
- Apa beda eksepsi dan rekonvensi?
Lihat jawaban
Eksepsi bantahan menyoal kewenangan; rekonvensi gugatan balik.
- Apa itu verstek dan verzet?
Lihat jawaban
Verstek putusan tanpa hadirnya tergugat; verzet perlawanan atas putusan verstek.
- Apa itu faraid?
Lihat jawaban
Hukum pembagian waris Islam.
- Apa itu posita dan petitum?
Lihat jawaban
Posita alasan dalam gugatan; petitum tuntutannya.
- Sebutkan tiga istilah dari huruf S–Z.
Lihat jawaban
Contoh: SIPP, ta'lik, verzet, wakif, wasiat wajibah, zihar.