📚 Ilmu Hukum 🏠
Modul Ilmu Hukum membangun fondasi keilmuan: dari mana hukum berasal, bagaimana urutannya, dan siapa yang menegakkannya.

1. Dasar-Dasar Ilmu HukumSub-bab 1.0 - 1.14

Semua topik hukum keluarga berdiri di atas fondasi keilmuan hukum: dari mana hukum berasal, bagaimana urutannya, dan siapa yang menegakkannya. Halaman ini membahas fondasi itu. Susunan materi mengikuti rumpun mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, dan Teori Hukum pada prodi Hukum Keluarga (S1).

0. Mulai dari Nol: Pahami Dulu Ini

Halaman ini memakai istilah yang mungkin asing. Sebelum lanjut, kenali empat kata kunci:

Bila Anda datang untuk urusan keluarga, halaman ini bukan pengantar yang wajib — tetapi memahami fondasi di sini membuat topik-topik lain (perkawinan, waris, beracara) jauh lebih mudah dicerna.

1. Apa Itu Hukum dan Fungsinya

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat, dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan ditegakkan dengan sanksi. Fungsinya bukan hanya menghukum — melainkan mengatur hubungan antarwarga dan menyelesaikan sengketa secara adil.

Bayangkan lalu lintas: tanpa aturan, semua orang ingin lebih dulu dan jalanan macet. Hukum adalah "aturan lalu lintas" kehidupan bermasyarakat — termasuk urusan keluarga seperti menikah, bercerai, dan mewariskan harta.
Poin penting: hukum keluarga adalah hukum perdata (mengatur hubungan antarwarga), bukan hukum pidana (menghukum pelanggar). Karena itu sanksinya umumnya berupa kewajiban/pembatalan, bukan penjara.
Contoh nyata: melanggar aturan lalu lintas berujung denda/tilang; melanggar aturan nikah (mis. tanpa wali) berujung nikah tidak sah — bukan penjara.

2. Sumber-Sumber Hukum

Menurut ilmu hukum, sumber hukum dibedakan menjadi sumber materiil (dari mana isinya berasal) dan sumber formil (dari mana kekuatan mengikatnya berasal). Untuk Indonesia, sumber yang diakui antara lain:

SumberPenjelasanContoh
Undang-undangAturan tertulis yang dibuat lembaga berwenangUU No. 1/1974 tentang Perkawinan
Kebiasaan / adatPraktik berulang yang dirasa mengikatAdat waris lokal di sebagian daerah
YurisprudensiPutusan hakim terdahulu yang diikutiPutusan MA tentang nafkah iddah
DoktrinPendapat para ahli hukumTafsir para ulama/akademisi hukum
Hukum agamaAturan agama yang dianut masyarakatAl-Qur'an, hadis, fikih munakahat
Untuk umat Islam di Indonesia, hukum agama dan hukum negara berjalan berdampingan: negara mewajibkan pencatatan dan mengakui rukun agama. Itulah kenapa KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjadi rujukan utama hakim Pengadilan Agama.
Dalil & dasar hukum:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

QS An-Nisa : 59 — "…taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu…" — dasar ketaatan kepada hukum agama dan penguasa (negara) dalam urusan bersama.

3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Indonesia tersusun berjenjang. Yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi:

UrutanJenisContoh terkait keluarga
1UUD NRI 1945Dasar segala hukum
2Undang-Undang (UU)UU No. 1/1974 tentang Perkawinan
3Peraturan Pemerintah (PP)PP No. 9/1975 (pelaksanaan UU Perkawinan)
4Peraturan Presiden (Perpres)—
5Peraturan Daerah (Perda)—

Di bawah jenjang tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan instrumen khusus bagi peradilan: PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), dan KEPMA (Keputusan). PERMA mengikat pengadilan dalam menyelesaikan perkara.

PENTING: pemahaman ilmu hukum, hukum materiil, dan hukum formil adalah pintu masuk — aturan materiil hanya sah bila tidak menyalahi yang lebih tinggi.
Contoh nyata: KHI adalah "hukum tidak tertulis yang diakui" — ia dirumuskan melalui Inpres dan dipakai hakim sebagai rujukan, selama tidak bertentangan dengan UU No. 1/1974 yang lebih tinggi.

4. Struktur Peradilan Indonesia

Kekuasaan kehakiman berada di bawah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk urusan keluarga, yang relevan adalah peradilan di bawah MA, terdiri dari empat lingkungan:

LingkunganPengadilan Tingkat PertamaMenangani
UmumPengadilan NegeriPerkara pidana & perdata umum, termasuk perceraian non-Muslim yang dicatat di Catatan Sipil
AgamaPengadilan AgamaPerkara orang Islam: nikah, cerai, waris, hibah, wasiat
MiliterPengadilan MiliterAnggota TNI
Tata Usaha NegaraPengadilan TUNSengketa keputusan pejabat pemerintah
Untuk orang Islam, urusan perkawinan/perceraian/waris ditangani Pengadilan Agama; untuk non-Muslim yang dicatat di Catatan Sipil, ditangani Pengadilan Negeri. Lalu naik banding ke Pengadilan Tinggi Agama, kasasi/PK ke Mahkamah Agung.
Contoh nyata: pasangan Muslim yang bercerai mendaftar di Pengadilan Agama; pasangan Katolik yang menikah di Catatan Sipil bercerai di Pengadilan Negeri. Bukan karena perbedaan "kualitas", melainkan pembagian kewenangan (kompetensi absolut).

5. Para Pihak dan Aparatur di Pengadilan

PeranFungsi
HakimMemeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum dan bukti
PaniteraMengurus administrasi perkara: pencatatan, berkas, minuta putusan
Juru sitaMemanggil pihak dan melaksanakan eksekusi putusan
Penggugat / PemohonPihak yang mengajukan perkara (dalam gugatan / permohonan)
Tergugat / TermohonPihak yang digugat / yang dimohon
Advokat / kuasa hukumMendampingi dan membela kepentingan pihak berperkara
Pelajari peran ini sampai hafal: dalam praktikum peradilan, semuanya diperankan secara bergiliran.

6. Cara Hakim Menemukan Hukum

Hakim tidak selalu menemukan jawaban "jadi" di undang-undang. Ilmu hukum mengajarkan beberapa metode:

Contoh nyata: UU tidak merinci "berapa standar nafkah iddah". Hakim menafsirkan pasal tentang nafkah, melihat kemampuan suami dan kebutuhan istri, lalu menetapkan jumlah — inilah penerapan metode interpretasi.
Dalil:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

QS An-Nisa : 65 — "…mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka menerima dengan sepenuhnya…" — kedudukan hakim sebagai penyelesai sengketa.

7. Cakupan Materi Peradilan Agama

Pasal 11 ayat (3) PERMA No. 5 Tahun 2025 tentang Pengadaan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama merinci kompetensi bidang peradilan agama. Daftar itu dipakai di sini sebagai peta cakupan materi:

BidangDibahas pada
Ilmu hukumHalaman ini (hierarki, sumber, peradilan)
Hukum materiilTopik perkawinan, isbat, kewarisan, hak asuh
Hukum formilTopik alur berperkara
Teknologi informasiTopik peradilan digital
Keempat bidang itu saling menopang: ilmu hukum memberi kerangka, materiil memberi isi, formil memberi cara, dan teknologi informasi memberi alat.

8. Studi Kasus: Menentukan Peraturan yang Berlaku

Kasus: Seorang pemohon ingin isbat nikah di tahun 2026, tetapi nikahnya terjadi tahun 1980 (sebelum UU No. 1/1974 berlaku).

  1. Sumber hukum: UU No. 1/1974 Pasal 2 (pencatatan) dan KHI Pasal 7 (isbat).
  2. Hierarki: KHI tidak boleh bertentangan dengan UU; KHI Pasal 7 justru menjabarkan pengecualian yang diakui.
  3. Interpretasi: kata "sebelum berlakunya UU ini" dibaca historis — pernikahan lama diakui bila syarat agamanya terpenuhi.
  4. Kesimpulan: isbat dapat dikabulkan karena perkawinan terjadi sebelum UU berlaku dan tidak ada halangan perkawinan.
Kasus ini menunjukkan kerja hakim: tidak sekadar membaca pasal, tetapi memadukan sumber hukum, hierarki, dan metode penafsiran untuk sampai pada putusan yang adil.

9. Cabang-Cabang Hukum

Hukum dibagi menurut kepentingan yang dilindungi. Pembagian paling dasar membedakan hukum publik dan hukum privat:

KelompokMengaturContoh
Hukum publikHubungan negara dengan warga negaraHukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara
Hukum privatHubungan antarwargaHukum perdata, hukum dagang, hukum keluarga

Di dalam hukum privat, hukum keluarga (perkawinan, perceraian, waris, hibah, wakaf) berdiri sebagai cabang tersendiri. Di Indonesia cabang ini dijalankan sesuai hukum masing-masing agama dan adat, dengan Pengadilan Agama sebagai penegaknya bagi umat Islam.

Ketika berhadapan dengan perkara keluarga, ingat: sebagian aturannya bersifat memaksa (misalnya syarat sah nikah) dan sebagian melengkapi (boleh diatur sendiri para pihak, misalnya isi perjanjian perkawinan). Hakim membedakan keduanya agar tidak keliru menerapkan.
Contoh nyata: syarat usia menikah bersifat memaksa — para pihak tidak boleh sepakat menikah di bawah batas itu. Sebaliknya, perjanjian perkawinan soal pemisahan harta bersifat melengkapi — para pihak boleh mengaturnya sendiri.

10. Asas-Asas Hukum Penting

Dua asas terakhir sering menjadi "jantung" persidangan di pengadilan agama: para pihak awam tidak menyebut pasal, tetapi hakim tetap wajib menemukan dan menerapkan hukum yang benar (ius curia novit), sambil menjaga rasa keadilan dalam putusannya.
Contoh nyata: pasangan mengajukan perceraian tanpa menyebut pasal apa pun dalam permohonannya. Hakim tetap memeriksa, menentukan dasar hukum perceraian, lalu memutus — inilah asas ius curia novit bekerja.

11. Aliran-Aliran Hukum

Ilmu hukum tidak lahir dari satu cara pandang. Beberapa aliran besar saling memengaruhi cara hakim dan akademisi memahami hukum:

AliranInti pemikiranKata kunci
Positivisme hukumHukum adalah perintah penguasa yang tertulis; dipatuhi apa adanya tanpa menilai adil/tidakPasal, kepastian hukum
Hukum alamDi atas hukum tertulis ada moral dan akal; hukum yang tidak adil kehilangan kekuatannyaKeadilan, nalar
SosiologisHukum dilihat dari fungsinya dalam masyarakat; dapat dipakai sebagai alat rekayasa sosialDampak, kemanfaatan
HistorisHukum tumbuh dari jiwa bangsa (volksgeist) dan adat, bukan sekadar ciptaan penguasaAdat, kebiasaan

Di Indonesia keempat aliran ini hidup berdampingan. Hukum keluarga menjadi contoh paling jelas: hakim menerapkan pasal (positivisme), menyelaraskan dengan hukum agama (hukum alam — keadilan yang bersumber dari moral agama), serta memperhitungkan adat dan dampak sosial putusan (historis dan sosiologis).

Hakim praktis tidak memilih satu aliran — ia memadukan: pasal memberi kepastian, moral agama dan rasa keadilan memberi arah, adat dan dampak sosial memberi kearifan. Itulah keseimbangan yang dikejar setiap putusan.
Contoh nyata: dalam menetapkan nafkah iddah, hakim berpegang pada pasal (positivis), menimbang keadilan bagi istri (hukum alam), dan memperhitungkan kemampuan suami serta kondisi keluarga (sosiologis).

12. Kodifikasi dan Hukum Tidak Tertulis

Hukum dapat disusun secara tertulis dan teratur (kodifikasi) atau hidup sebagai hukum tidak tertulis yang diakui masyarakat. Keduanya sama-sama mengikat:

Indonesia menempuh jalan tengah: aturan ditulis dalam undang-undang (mis. UU No. 1/1974), tetapi isinya menyerap hukum agama dan adat. KHI menjadi contoh nyata — materi fikih yang disusun menjadi teks hukum yang dipakai hakim.

Kodifikasi memberi kepastian (semua orang tahu aturannya), sementara hukum tidak tertulis memberi kelenturan agar sesuai rasa keadilan masyarakat. Hukum keluarga Indonesia menggabungkan keduanya.
Contoh nyata: syarat dan rukun nikah tertulis dalam KHI, tetapi pelaksanaannya — wali, saksi, dan adat setempat — tetap mengikuti kebiasaan dan hukum agama masyarakat, diakui selama tidak menyalahi aturan tertulis.

Sejarah kodifikasi juga menunjukkan perjuangan kepastian: sejak masa kolonial, hukum Belanda dikodifikasi dalam kitab-kitab seperti Burgerlijk Wetboek. Indonesia kemudian menyusun hukum nasionalnya sendiri yang menggabungkan warisan itu dengan hukum agama dan adat — itulah sebabnya hukum kita disebut pluralistis.

Catatan penting: kodifikasi tidak berarti hukum menjadi kaku selamanya. Undang-undang dapat diubah oleh pembentuk undang-undang, dan PERMA dapat menyempurnakan praktik peradilan. Karena itu selalu periksa peraturan terbaru — yang lama tidak otomatis berlaku bila sudah diganti. Mengutip pasal yang sudah dicabut adalah kesalahan fatal di persidangan.

13. FAQ Dasar-Dasar Ilmu Hukum

PertanyaanJawaban singkat
Apa beda hukum dan kebiasaan?Hukum dibuat pejabat berwenang dan punya sanksi resmi; kebiasaan lahir dari praktik dan dirasa mengikat oleh masyarakat.
Mengapa KHI dipakai padahal bukan undang-undang?KHI adalah "hukum tidak tertulis yang diakui" — dirumuskan melalui Inpres dan diterapkan hakim sebagai rujukan hukum materiil.
Apa beda PERMA dan SEMA?PERMA mengikat dan mengatur hal yang lebih luas; SEMA bersifat surat edaran/pedoman bagi hakim.
Apakah hakim boleh "membuat hukum"?Hakim tidak membuat undang-undang, tetapi menemukan hukum melalui penafsiran untuk mengisi kekosongan aturan.
Dari mana cakupan materi ini?Antara lain PERMA No. 5 Tahun 2025 Pasal 11 ayat (3): ilmu hukum, hukum materiil, hukum formil, dan teknologi informasi.

14. Daftar Istilah

IstilahArtinya dalam bahasa sehari-hari
NormaAturan yang mengikat perilaku.
HierarkiUrutan dari tertinggi ke terendah; yang rendah tidak boleh melawan yang tinggi.
Sumber hukumAsal-usul aturan: undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, doktrin, agama.
YurisprudensiPutusan hakim terdahulu yang dijadikan rujukan.
DoktrinPendapat para ahli hukum.
Kompetensi absolutPembagian kewenangan antar jenis pengadilan.
Kompetensi relatifPembagian kewenangan antar pengadilan yang sama jenisnya (berdasarkan wilayah).
InterpretasiPenafsiran pasal oleh hakim.
PERMAPeraturan Mahkamah Agung.
SEMASurat Edaran Mahkamah Agung.
MinutaDokumen asli putusan pengadilan.
KHIKompilasi Hukum Islam — rujukan hukum materiil bagi hakim Pengadilan Agama.

Cek Pemahaman — Dasar-Dasar Ilmu Hukum

  1. Sebutkan tiga sumber hukum yang diakui di Indonesia.
    Lihat jawaban

    Antara lain: undang-undang, kebiasaan/adat, yurisprudensi, doktrin, dan hukum agama.

  2. Apa asas hierarki peraturan perundang-undangan?
    Lihat jawaban

    Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

  3. Pengadilan mana yang menangani perceraian orang Islam?
    Lihat jawaban

    Pengadilan Agama.

  4. Apa beda PERMA dan SEMA?
    Lihat jawaban

    PERMA mengikat dan mengatur lebih luas; SEMA surat edaran/pedoman bagi hakim.

  5. Sebutkan empat bidang dalam cakupan materi peradilan agama (PERMA No. 5/2025 Pasal 11 ayat (3)).
    Lihat jawaban

    Ilmu hukum, hukum materiil, hukum formil, dan teknologi informasi.

  6. Apa fungsi utama hukum dalam masyarakat?
    Lihat jawaban

    Mengatur hubungan antarwarga dan menyelesaikan sengketa secara adil.

  7. Apa yang dimaksud yurisprudensi?
    Lihat jawaban

    Putusan hakim terdahulu yang dijadikan rujukan untuk perkara serupa.

  8. Mengapa KHI dipakai sebagai rujukan padahal bukan undang-undang?
    Lihat jawaban

    Karena KHI adalah hukum tidak tertulis yang diakui, dirumuskan melalui Inpres dan diterapkan hakim sebagai hukum materiil.

  9. Sebutkan dua aliran hukum beserta kata kuncinya.
    Lihat jawaban

    Positivisme (kepastian hukum/pasal) dan hukum alam (keadilan/nalar); bisa juga sosiologis (kemanfaatan) atau historis (adat).

2. Kamus Istilah Hukum KeluargaSub-bab 2.0 - 2.6

Kumpulan istilah yang dipakai di seluruh halaman, dijelaskan dengan bahasa sehari-hari. Pakai halaman ini saat menemukan kata asing — istilah adalah gerbang memahami hukum.

0. Cara Menggunakan

Jangan hafal definisi — pahami konteksnya. Setiap istilah di sini muncul di halaman topiknya dengan contoh nyata.

1. A–C

IstilahArtinyaLihat
Amar (dictum)Bagian "MENGADILI:" dalam putusan yang dapat dieksekusi.legal-drafting
AulPenyesuaian bagian waris ketika total melebihi satu.kewarisan
AshabahAhli waris yang mengambil sisa harta.kewarisan
Ba'inTalak yang tidak bisa rujuk langsung (ba'in sughra/kubra).perkawinan-perceraian
BandUpaya hukum ke Pengadilan Tinggi.alur-berperkara
Cerai gugatPerceraian yang diajukan istri (Penggugat).perkawinan-perceraian
Cerai talakPerceraian yang diajukan suami (Pemohon) dengan ikrar talak.perkawinan-perceraian

2. D–H

IstilahArtinyaLihat
De audituKesaksian yang tidak didengar langsung, hanya dari orang lain (testimonium de auditu).alur-berperkara
Dispensasi nikahIzin pengadilan menikah bagi anak di bawah 19 tahun.isbat-dispensasi
Dzawil furudhAhli waris dengan bagian tetap (½, ¼, dst).kewarisan
EksepsiBantahan tergugat yang menyoal kewenangan/kelengkapan gugatan.hukum-acara-lanjut
EksekusiPelaksanaan paksa isi putusan.alur-berperkara
FaraidHukum pembagian waris Islam.kewarisan
Gono-giniSebutan harta bersama.harta-bersama
HadhanahHak asuh / pengasuhan anak.hak-asuh-nafkah
HakamainJuru damai dari kedua belah pihak keluarga.hak-asuh-nafkah
Harta bawaanHarta pribadi sebelum menikah / dari waris-hibah.harta-bersama
HijabPenghalang menerima waris.kewarisan

3. I–K

IstilahArtinyaLihat
IddahMasa tunggu setelah perceraian/kematian suami.perkawinan-perceraian
Ikrar talakPengucapan talak suami di hadapan sidang.perkawinan-perceraian
Isbat nikahPenetapan pengadilan bahwa pernikahan sah dan tercatat.isbat-dispensasi
KasasiUpaya hukum ke Mahkamah Agung.alur-berperkara
KhulukCara cerai atas permintaan istri dengan tebusan.perkawinan-perceraian
KumulasiMenggabungkan beberapa tuntutan dalam satu perkara.harta-bersama

4. L–N

IstilahArtinyaLihat
MaharMaskawin pemberian suami kepada istri.perkawinan-perceraian
MahjubAhli waris yang terhalang menerima waris.kewarisan
MediasiUpaya damai dengan mediator bersertifikat.alur-berperkara
MinutaDokumen asli putusan yang disimpan panitera.legal-drafting
MumayyizAnak yang sudah bisa membedakan baik-buruk (biasanya 12+).hak-asuh-nafkah
Mut'ahPemberian pelipur dari suami saat cerai talak.perkawinan-perceraian

5. P–R

IstilahArtinyaLihat
PermohonanPerkara tanpa sengketa (voluntair), hanya penetapan.alur-berperkara
PetitumTuntutan dalam gugatan.alur-berperkara
PositaDuduk perkara / alasan dalam gugatan.alur-berperkara
ProdeoPerkara tanpa biaya bagi yang tidak mampu.alur-berperkara
Putusan selaPutusan di tengah proses (bukan putusan akhir).hukum-acara-lanjut
RaddMembagi sisa harta setelah semua ahli waris dapat bagian.kewarisan
RekonvensiGugatan balik dari tergugat.hukum-acara-lanjut
RujukKembali hidup bersama setelah talak raj'i.perkawinan-perceraian

6. S–Z

IstilahArtinyaLihat
SIPPSistem Informasi Penelusuran Perkara pengadilan.peradilan-digital
Ta'likJanji talak yang diucapkan suami saat akad.perkawinan-perceraian
VerzetPerlawanan terhadap putusan verstek.hukum-acara-lanjut
VerstekPutusan tanpa hadirnya tergugat yang dipanggil sah.hukum-acara-lanjut
WakifOrang yang mewakafkan harta.wasiat-hibah-wakaf
Wali nikahPihak yang mengijabkan akad nikah.perkawinan-perceraian
Wasiat wajibahBagian untuk anak/orang tua angkat meski tanpa wasiat tertulis.wasiat-hibah-wakaf
ZiharUcapan suami menyerupakan istri dengan ibunya.perkawinan-perceraian

Cek Pemahaman — Kamus Istilah

  1. Apa itu amar (dictum)?
    Lihat jawaban

    Bagian "MENGADILI:" dalam putusan yang dapat dieksekusi.

  2. Apa beda cerai gugat dan cerai talak?
    Lihat jawaban

    Cerai gugat diajukan istri; cerai talak diajukan suami dengan ikrar talak.

  3. Apa itu hadhanah?
    Lihat jawaban

    Hak asuh / pengasuhan anak.

  4. Apa beda eksepsi dan rekonvensi?
    Lihat jawaban

    Eksepsi bantahan menyoal kewenangan; rekonvensi gugatan balik.

  5. Apa itu verstek dan verzet?
    Lihat jawaban

    Verstek putusan tanpa hadirnya tergugat; verzet perlawanan atas putusan verstek.

  6. Apa itu faraid?
    Lihat jawaban

    Hukum pembagian waris Islam.

  7. Apa itu posita dan petitum?
    Lihat jawaban

    Posita alasan dalam gugatan; petitum tuntutannya.

  8. Sebutkan tiga istilah dari huruf S–Z.
    Lihat jawaban

    Contoh: SIPP, ta'lik, verzet, wakif, wasiat wajibah, zihar.