1. Perkawinan & PerceraianSub-bab 1.0 - 1.19

Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang diatur ketat oleh hukum — bukan hanya urusan pribadi. Memahami aturannya sejak awal menyelamatkan banyak persoalan di kemudian hari. Susunan materi mengikuti rumpun mata kuliah Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Indonesia, Muqaranatul Mazahib, dan Hukum Keluarga di Negara Muslim pada prodi Hukum Keluarga Islam (S1) dan Magister Hukum Keluarga (S2).

0. Mulai dari Nol: Pahami Dulu Ini

Halaman ini memakai istilah hukum yang mungkin belum pernah Anda dengar. Sebelum lanjut, kenali lima hal dasar berikut — ini "bahasa ibu" untuk memahami semua materi:

• Akta nikah — dokumen resmi dari KUA setelah pernikahan dicatat. Ibarat "surat keterangan resmi" bahwa Anda sudah menikah menurut negara.
• KUA — Kantor Urusan Agama: instansi yang mencatat pernikahan umat Islam. Untuk non-Muslim, pencatatan di Catatan Sipil.
• Pengadilan Agama — pengadilan khusus untuk perkara orang Islam: nikah, cerai, waris, dan lainnya.
• Fikih vs hukum positif — fikih adalah aturan agama hasil pemahaman ulama; hukum positif (UU, PP, KHI) adalah aturan yang ditegakkan negara. Di Indonesia keduanya saling melengkapi.
• KHI (Kompilasi Hukum Islam) — buku pedoman hukum Islam yang dipakai hakim Pengadilan Agama; pasal-pasalnya bernomor (mis. KHI Pasal 7).

1. Pengertian & Tujuan Perkawinan

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Sah atau Tidaknya Perkawinan

Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan dicatat oleh pejabat berwenang (KUA untuk umat Islam, Catatan Sipil untuk non-Muslim).

3. Larangan & Halangan Nikah

• Mahram: menikah dengan kerabat yang diharamkan (nasab, susuan, semenda).
• Beda agama — diatur sesuai hukum masing-masing; bagi umat Islam, prinsipnya harus seiman.
• Masih beristri/bersuami tanpa izin yang sah (poligami perlu izin pengadilan).
• Masa iddah istri yang belum selesai dari perkawinan sebelumnya.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

5. Perceraian dalam Hukum Islam & Indonesia

Perceraian hanya bisa terjadi di depan sidang pengadilan. Ada dua jalur utama di Pengadilan Agama:

Alasan perceraian (yang dibenarkan hukum): salah satu pihak berzina/pemabuk/pemadat, meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan sah, mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih, melakukan kekejaman/penganiayaan berat, cacat badan yang menghalangi kewajiban, atau perselisihan terus-menerus yang tak bisa didamaikan.

6. Proses Cerai Sekilas

1. Mediasi wajib — pengadilan berusaha mendamaikan sebelum sidang lanjutan.
2. Sidang dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi.
3. Putusan — cerai gugat dikabulkan, atau cerai talak lewat ikrar talak suami.
4. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, akta cerai diterbitkan dan dicatat.

7. Akibat Hukum Perceraian

• Harta bersama dibagi (umumnya separuh-separuh, sesuai kesepakatan atau putusan).
• Hak asuh anak — anak di bawah umur umumnya pada ibu (lihat topik Hak Asuh & Nafkah).
• Nafkah iddah & mut'ah untuk istri yang dicerai talak, serta nafkah anak sampai dewasa.
• Status waris berubah — bekas suami/istri tidak lagi saling mewarisi.

8. Jenis-Jenis Talak

Talak (perceraian yang dijatuhkan suami) punya tingkatan yang menentukan apakah pasangan masih bisa rujuk:

9. Masa Iddah

Iddah adalah masa tunggu istri setelah perceraian (atau kematian suami) sebelum ia boleh menikah lagi. Lamanya bergantung kondisi:

• Sedang hamil — iddah sampai melahirkan.
• Masih haid — tiga kali suci (sekurang-kurangnya ±90 hari).
• Tidak haid lagi (menopause) atau belum pernah haid — tiga bulan.
• Ditinggal wafat suami — empat bulan sepuluh hari.
• Belum pernah dicampuri — tidak ada masa iddah.

10. Alasan Perceraian Secara Lengkap

Perceraian tidak boleh atas alasan sepele. Pasal 19 PP No. 9/1975 (diikuti KHI Pasal 116) merinci alasan yang dibenarkan hukum:

11. Pengajuan Cerai — Tempat dan Cara

• Cerai gugat (istri menggugat) diajukan ke Pengadilan Agama tempat kediaman tergugat (suami), dengan pengecualian tertentu — mis. bila alasan suami meninggalkan rumah, boleh di tempat kediaman penggugat.
• Cerai talak (suami memohon) diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, disertai alasan (KHI Pasal 129).
• Pendaftaran bisa online (e-Court) atau langsung ke meja pendaftaran.
• Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya damai dilakukan (Pasal 39 UU No. 1/1974).

12. Harta Bersama (Gono-Gini)

Pasal 35-37 UU No. 1/1974 dan KHI Pasal 97 membedakan dua jenis harta:

13. Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Anak

Dalam cerai talak, suami wajib memberi kepada istri:

• Mut'ah — pemberian penghibur dalam batas kepatutan, sesuai kemampuan suami (KHI Pasal 149).
• Nafkah iddah — biaya hidup selama masa iddah, selama istri belum dicampuri dan perceraian bukan karena nusyuz.
• Nafkah anak — biaya pemeliharaan sampai anak dewasa dan mandiri.

14. Wali Nikah dan Mahar

Dalam fikih munakahat, wali dan mahar bukan sekadar formalitas akad:

• Urutan wali nasab: ayah → kakek (ke atas) → saudara laki-laki kandung → saudara laki-laki seayah → paman, dan seterusnya. Bila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, diganti wali hakim.
• Mahar adalah hak istri sepenuhnya; bentuk dan kadarnya diserahkan sesuai kesepakatan, yang penting jelas dan tidak memberatkan. Mahar tidak boleh diambil kembali suami setelah akad.
• Akad butuh dua saksi yang adil dan ijab kabul yang jelas; tanpa wali, akad nikah tidak sah menurut mayoritas ulama.

15. Ta'lik Talak dan Rujuk

• Ta'lik talak — janji talak yang diikrarkan suami seusai akad untuk melindungi istri (mis. meninggalkan istri, tidak menafkahi, atau memukul dengan kasar). Bila janji dilanggar dan istri mengadu, talak dapat dijatuhkan oleh pengadilan.
• Rujuk — kembali bersuami istri dalam masa iddah pada talak raj'i, cukup dengan pernyataan suami di hadapan istri dan dicatatkan ke KUA (bukan akad nikah baru).

16. Perbandingan Mazhab dan Hukum Keluarga di Negara Muslim

Kajian muqaranatul mazahib (perbandingan mazhab) dan hukum keluarga negara-negara Muslim menunjukkan keragaman tafsir dan kebijakan:

17. Studi Kasus: Gugatan Cerai Sekaligus Nafkah

Kasus: A (istri) dan B (suami) menikah 2019, memiliki 1 anak berusia 3 tahun. B pergi meninggalkan rumah sejak 2022 tanpa kabar. A ingin menggugat cerai sekaligus menuntut haknya.

1. Jenis perkara: cerai gugat (Penggugat = A), diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal A (karena B meninggalkan rumah — KHI Pasal 132).
2. Alasan: Pasal 19 huruf (b) PP No. 9/1975 — ditinggalkan 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan sah.
3. Tuntutan kumulatif: cerai, hak asuh anak (hadhanah), nafkah anak, nafkah iddah, dan pembagian harta bersama.
4. Bukti: akta nikah, KK, bukti ditinggalkan (surat/komunikasi), bukti harta bersama.
5. Potensi putusan: cerai dikabulkan, A dapat hak asuh (anak belum mumayyiz), B diwajibkan nafkah anak sampai dewasa.

18. FAQ Perceraian

19. Daftar Istilah

2. Isbat Nikah & Dispensasi NikahSub-bab 2.0 - 2.17

Dua jenis permohonan yang sering diajukan masyarakat ke Pengadilan Agama: mengesahkan pernikahan yang belum tercatat, dan memberi izin menikah bagi anak di bawah umur. Susunan materi mengikuti rumpun mata kuliah Hukum Islam di Indonesia, Perlindungan Anak dalam Perdata Islam, serta Taqnin Al-Ahkam dan Politik Hukum Keluarga pada prodi Hukum Keluarga (S1) dan Magister Hukum Keluarga (S2).

0. Mulai dari Nol: Pahami Dulu Ini

Sebelum membahas isbat dan dispensasi, kenali dulu beberapa hal dasar — istilah ini akan dipakai terus di seluruh halaman:

• Nikah siri — pernikahan yang dilakukan hanya menurut agama/adat, tanpa dicatat di KUA. Sah secara agama bila rukunnya terpenuhi, tetapi tidak tercatat sehingga banyak hak tidak bisa diurus.
• Akta nikah — dokumen resmi dari KUA sebagai bukti pernikahan tercatat. Dokumen ini pintu masuk ke semua hak administratif.
• Penetapan vs putusan — pengadilan bisa menerbitkan penetapan (untuk permohonan sepihak, seperti isbat/dispensasi) atau putusan (untuk gugatan yang ada dua pihak). Isbat dan dispensasi berakhir dengan penetapan.
• Pemohon — orang yang mengajukan permintaan ke pengadilan (dalam permohonan, bukan gugatan).
• Dispensasi — izin pengecualian dari aturan umum. Dispensasi nikah = pengecualian dari batas usia menikah 19 tahun.

1. Isbat Nikah — Mengesahkan Nikah yang Tak Tercatat

Isbat nikah adalah penetapan (penegasan) dari Pengadilan Agama bahwa sebuah perkawinan sah dan bisa dicatatkan. Ia ditujukan bagi pasangan yang sudah menikah secara agama/adat tetapi belum tercatat di KUA.

2. Siapa yang Boleh Mengajukan Isbat?

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7, isbat nikah dapat diajukan oleh suami atau istri dalam hal:

• Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
• Hilangnya akta nikah.
• Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
• Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.
• Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

3. Manfaat Isbat Nikah

• Terbitnya akta nikah dan tercatatnya pernikahan.
• Memperjelas status hukum anak dan hak waris.
• Memudahkan pengurusan dokumen (KK, akta kelahiran, dokumen pensiun).
• Menjadi dasar penyelesaian harta bersama dan perkara lain.

4. Dispensasi Nikah — Izin Menikah bagi Anak

Undang-undang menetapkan batas usia menikah: 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (UU No. 16 Tahun 2019 perubahan UU No. 1/1974). Apabila anak belum cukup umur, orang tua dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

5. Apa yang Dinilai Pengadilan?

1. Alasan mendesak — mengapa anak harus menikah sebelum 19 tahun (mis. kehamilan, kekhawatiran perzinaan, atau kondisi sosial tertentu).
2. Kesiapan anak — termasuk pemeriksaan kondisi fisik dan psikis (lazim melibatkan psikolog/medis bila perlu).
3. Kepentingan terbaik anak — apakah menikah lebih melindungi daripada menunggu.

6. Dokumen yang Umumnya Disiapkan

7. Dasar Hukum Isbat Nikah

Ketentuan pokok isbat nikah ada di KHI Pasal 7. Perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah; bila akta tidak ada, isbat dapat diajukan. Pasal 7 ayat (3) KHI merinci keadaan yang membuka pintu isbat:

• Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
• Hilangnya Akta Nikah.
• Keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
• Perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 berlaku.
• Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

8. Prosedur Isbat Nikah

1. Ajukan permohonan ke Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon (bentuk permohonan, bukan gugatan).
2. Siapkan alat bukti: identitas, surat nikah agama/penghulu bila ada, dan saksi-saksi yang hadir saat akad.
3. Pengadilan memeriksa, lalu menerbitkan penetapan bila dikabulkan.
4. Dengan penetapan tersebut, pernikahan dicatatkan dan Akta Nikah diterbitkan.

9. Batasan Isbat Nikah

Praktik pengadilan menekankan: isbat ditujukan untuk melindungi hak istri dan anak, bukan untuk membenarkan pelanggaran. Setiap permohonan dinilai kasus per kasus.

10. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

UU No. 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Bagi anak yang belum cukup umur, orang tua dapat mengajukan dispensasi nikah. Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 3 Tahun 2023 sebagai pedoman bagi hakim:

• Alasan mendesak harus dibuktikan — bukan sekadar kekhawatiran perzinaan.
• Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan dampak perkawinan terhadap anak.
• Lazim dilakukan pemeriksaan terhadap anak dan orang tua, termasuk dukungan psikolog/medis bila perlu.

11. Akibat Menikah di Bawah Umur Tanpa Dispensasi

Perkawinan anak yang tidak sesuai ketentuan dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan (Pasal 7 ayat (2) UU No. 1/1974). Selain risiko hukum, menikah di bawah umur membawa risiko nyata: putus sekolah, kerentanan ekonomi, hingga risiko kesehatan ibu dan anak.

12. Biaya dan Bantuan Hukum

Biaya permohonan (isbat maupun dispensasi) meliputi panjar perkara, pemanggilan, dan materai. Masyarakat yang tidak mampu dapat:

• Mengajukan prodeo (bebas biaya) dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa.
• Meminta pendampingan pos bantuan hukum (posbakum) di pengadilan.

13. Isbat dan Dispensasi sebagai Produk Taqnin al-Ahkam

Dalam kajian pascasarjana (Taqnin al-Ahkam dan Politik Hukum Keluarga di Indonesia), isbat dan dispensasi dipahami sebagai bagian dari taqnin — upaya merumuskan hukum Islam menjadi aturan negara yang mengikat:

• Hukum Islam yang tadinya berjalan di komunitas (mis. nikah siri) dikodifikasikan agar memberi kepastian hukum dan perlindungan.
• Negara lalu mengatur jalur resmi: pencatatan, isbat, dan dispensasi — agar tidak ada perkawinan yang berjalan di luar kendali hukum.
• Isbat menjembatani yang sudah terjadi tapi belum tercatat; dispensasi mengatur yang belum boleh tapi mendesak.

14. Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Perkara Ini

Pada level S2 (mis. Perlindungan Anak dalam Perdata Islam dan Teori Kesetaraan Gender dalam Islam), dua perkara ini dilihat dari kacamata hak asasi:

• Isbat sering menyangkut perempuan dan anak yang selama ini tidak punya status hukum — isbat memulihkan hak mereka atas akta, nafkah, dan waris.
• Dispensasi harus menempatkan kepentingan terbaik anak (best interest of the child), bukan keinginan orang tua atau desakan norma sosial.
• Hakim dan mediator dapat melibatkan UPTD PPA, psikolog, atau pekerja sosial untuk menilai kesiapan dan dampak.

15. Studi Kasus: Isbat Nikah untuk Akta Anak

Kasus: C dan D menikah siri tahun 2010 karena alasan jarak dan biaya. Mereka memiliki 2 anak. Anak sulung mau masuk SMP dan butuh akta kelahiran, tetapi nikah belum tercatat.

1. Masalah: tanpa akta nikah, akta kelahiran anak dan status hukumnya lemah.
2. Langkah: C mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama dengan bukti (saksi akad, penghulu/ustaz, surat nikah agama bila ada).
3. Pertimbangan: perkawinan lama, tidak ada halangan perkawinan, dan bertujuan mengurus status anak — pengadilan cenderung mengabulkan.
4. Hasil: penetapan isbat → dicatat di KUA → akta nikah terbit → anak dapat diurus akta kelahirannya.

16. FAQ Isbat & Dispensasi

17. Daftar Istilah

3. Kewarisan (Hukum Waris Islam)Sub-bab 3.0 - 3.17

Ketika seseorang meninggal, harta yang ditinggalkan tidak otomatis milik siapa pun — ada aturan jelas siapa yang berhak dan berapa bagiannya. Di Indonesia, umat Islam umumnya tunduk pada hukum waris Islam (faraid) yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Susunan materi mengikuti rumpun mata kuliah Fiqh Mawaris (I–III), Hukum Waris Islam Lokal, dan Muqaranatul Mazahib fil Mawaris pada prodi Hukum Keluarga (S1) dan Magister Hukum Keluarga (S2).

0. Mulai dari Nol: Pahami Dulu Ini

Topik waris penuh istilah khusus. Sebelum masuk, pahami lima istilah dasar ini — semuanya akan dijelaskan lagi saat muncul:

• Pewaris (muwarrits) — orang yang meninggal dan meninggalkan harta.
• Ahli waris (warits) — orang yang berhak menerima warisan karena hubungan darah/perkawinan.
• Harta waris (mauruts) — harta bersih yang dibagi, setelah biaya jenazah, utang, dan wasiat dikeluarkan.
• Faraid — nama lain hukum waris Islam; berasal dari kata "fardh" = bagian yang sudah ditetapkan.
• Dzawil furudh — ahli waris yang bagiannya sudah pasti ditetapkan (mis. suami ¼, anak perempuan ½).

1. Kapan Warisan Terbuka?

Warisan terbuka ketika seseorang meninggal dunia. Saat itu, harta peninggalan diurus untuk tiga hal secara berurutan:

1. Biaya pengurusan jenazah (tajhiz).
2. Pelunasan utang pewaris.
3. Pelaksanaan wasiat (maksimal sepertiga harta setelah dikurangi utang).
4. Sisa harta dibagi kepada ahli waris.

2. Rukun dan Syarat Waris

• Muwarrits — orang yang mewariskan (telah meninggal).
• Warits — ahli waris yang berhak (masih hidup saat pewaris meninggal).
• Mauruts — harta warisan yang akan dibagi.

3. Ahli Waris dan Bagiannya (Dzawil Furudh)

Bagian-bagian pokok yang sering muncul:

4. Contoh Perhitungan Sederhana

Kasus: seseorang wafat meninggalkan harta bersih Rp 120.000.000, ahli waris: suami, 1 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan.

1. Suami mendapat ¼ (karena ada anak) = Rp 30.000.000.
2. Sisa Rp 90.000.000 untuk anak dengan perbandingan 2:1 (laki-laki : perempuan).
3. Bagian laki-laki = 2/3 × 90.000.000 = Rp 60.000.000.
4. Bagian perempuan = 1/3 × 90.000.000 = Rp 30.000.000.

5. Harta Bersama (Gono-Gini) vs Harta Bawaan

Sebelum dibagi waris, pisahkan dulu:

• Harta bawaan — milik pribadi pewaris (hibah, warisan sebelumnya) → masuk langsung ke warisan.
• Harta bersama — diperoleh selama perkawinan → separuh milik pasangan, separuh menjadi bagian pewaris.

6. Penyelesaian di Pengadilan

Jika keluarga sepakat, pembagian bisa dilakukan mandiri dengan musyawarah. Jika tidak, diajukan permohonan penetapan ahli waris dan pembagian harta ke Pengadilan Agama.

7. Bagian Dzawil Furudh Secara Lengkap

Selain ahli waris pokok di atas, bagian-bagian ini sering muncul:

8. Ashabah — Pewaris "Sisa"

Ashabah adalah ahli waris yang mengambil sisa harta setelah bagian-bagian tertentu (fardh) dibagikan:

• Ashabah bi nafsihi — karena dirinya sendiri (anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki kandung/seayah).
• Ashabah bil-ghair — karena bersama pihak lain (anak perempuan menjadi ashabah bila bersama anak laki-laki).
• Ashabah ma'al-ghair — saudara perempuan menjadi ashabah bila bersama anak perempuan pewaris.

9. Hijab dan Mahjub

Hijab adalah penghalang waris. Ada yang menghalangi seluruh hak (hijab hirman) dan yang hanya mengurangi bagian (hijab nuqshan):

10. 'Aul dan Radd

• 'Aul — saat jumlah bagian melebihi harta (mis. total 13/12). Semua bagian dikurangi secara proporsional agar pas.
• Radd — kebalikannya: harta tersisa dan tidak ada ashabah. Sisa dikembalikan kepada dzawil furudh (kecuali suami/istri) secara proporsional.

11. Wasiat dan Wasiat Wajibah

• Wasiat maksimal ⅓ harta setelah dikurangi utang, dan pada prinsipnya tidak boleh kepada ahli waris kecuali disetujui semua ahli waris.
• Wasiat wajibah (KHI Pasal 209): kepada anak angkat atau orang tua angkat diberikan bagian maksimal ⅓ harta — berlaku meski tidak ada wasiat tertulis.

12. Contoh Perhitungan dengan 'Aul

Kasus: pewaris wafat meninggalkan harta bersih Rp 120.000.000; ahli waris: suami, ibu, dan 2 anak perempuan.

1. Suami = ¼ (ada anak) = 3/12; Ibu = ⅙ (ada anak) = 2/12; 2 anak perempuan = ⅔ = 8/12.
2. Total = 13/12 — melebihi harta, terjadi 'aul. Penyebut dinaikkan dari 12 menjadi 13.
3. Suami = 3/13 × 120 jt ≈ Rp 27,7 jt; Ibu = 2/13 × 120 jt ≈ Rp 18,5 jt; 2 anak perempuan = 8/13 × 120 jt ≈ Rp 73,8 jt.

13. Muqaranatul Mazahib dalam Kewarisan

Kajian perbandingan mazhab (muqaranatul mazahib fil mawaris) menunjukkan beberapa titik perbedaan yang berpengaruh pada praktik di Indonesia:

14. Hukum Waris Islam Lokal dan Praktik Masyarakat

Pada level S2 (mata kuliah Hukum Waris Islam Lokal), dipelajari bagaimana hukum waris berinteraksi dengan kearifan lokal:

• Di sebagian daerah berlaku pembagian tidak sama rata antara anak laki-laki dan perempuan atas kesepakatan keluarga — dibenarkan bila seluruh ahli waris dewasa menyetujui, karena hak tasharruf (pengelolaan hak).
• Ada daerah yang membagi sama rata (mis. adat Minangkabau/Suku tertentu) sebagai 'urf yang tidak menyalahi prinsip keadilan bila disepakati.
• Hukum waris di Indonesia plural: hukum waris Islam (umat Islam yang berkehendak), waris perdata (KUHPerdata), dan waris adat — Mahkamah Agung dan KHI menjadi penentu rujukan utama.

15. Studi Kasus: Perhitungan dengan Radd

Kasus: pewaris wafat meninggalkan harta bersih Rp 90.000.000; ahli waris hanya ibu dan 1 anak perempuan (tidak ada suami/istri, ayah, atau ashabah lain).

1. Ibu mendapat ⅙ = Rp 15.000.000; anak perempuan mendapat ½ = Rp 45.000.000.
2. Sisa = Rp 30.000.000, tetapi tidak ada ashabah → terjadi radd.
3. Sisa dibagi proporsional antara ibu dan anak perempuan (kecuali suami/istri): total bagian ⅙ + ½ = 4/6 → rasio 1:3.
4. Ibu tambah ¼ × 30 jt = Rp 7,5 jt; anak perempuan tambah ¾ × 30 jt = Rp 22,5 jt.
5. Hasil akhir: ibu Rp 22,5 jt, anak perempuan Rp 67,5 jt.

16. FAQ Waris

17. Daftar Istilah

4. Hak Asuh Anak (Hadhanah) & NafkahSub-bab 4.0 - 4.18

Setelah perceraian, urusan terpenting bukan harta — tapi anak. Hukum menetapkan siapa yang berhak mengasuh, dan siapa yang wajib menanggung biayanya, demi kepentingan terbaik anak. Susunan materi mengikuti rumpun mata kuliah Fiqh Munakahat, Psikologi Keluarga, Penyelesaian Sengketa Keluarga, dan Perlindungan Anak dalam Perdata Islam pada prodi Hukum Keluarga (S1) dan Magister Hukum Keluarga (S2).

0. Mulai dari Nol: Pahami Dulu Ini

Halaman ini banyak memakai istilah pengasuhan dan nafkah. Kenali dulu empat istilah inti:

• Hadhanah — hak mengasuh dan memelihara anak (siapa yang "memegang" anak sehari-hari).
• Mumayyiz — anak yang sudah bisa membedakan baik-buruk dan menentukan pilihan sendiri (kira-kira di atas 12 tahun).
• Nafkah — biaya hidup: makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan. Kewajiban memberi nafkah = kewajiban menanggung biaya.
• Hak asuh ≠ nafkah — dua hal terpisah: satu pihak bisa memegang asuh, pihak lain tetap wajib membiayai.

1. Apa itu Hadhanah?

Hadhanah adalah pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mumayyiz (belum dapat menentukan pilihan sendiri, umumnya di bawah 12 tahun). Tujuannya: anak tetap terawat, terdidik, dan dilindungi.

2. Siapa yang Berhak Mengasuh?

Menurut KHI (Pasal 105) dan praktik Pengadilan Agama:

• Anak di bawah umur (belum mumayyiz): hak hadhanah ada pada ibu, kecuali ibu terbukti tidak mampu / tidak layak (mis. cacat, tidak bertanggung jawab, atau memilih agama berbeda).
• Anak sudah mumayyiz: anak boleh memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuh.
• Biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban ayah, meski anak diasuh ibu.

3. Nafkah Anak — Kewajiban yang Tidak Putus

Kewajiban ayah memberi nafkah anak tidak berakhir karena perceraian. Nafkah mencakup makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

• Sampai kapan? Umumnya sampai anak dewasa dan mandiri (21 tahun atau sudah menikah), sesuai kemampuan ayah.
• Besarnya? Ditentukan pengadilan mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan ayah.
• Kalau ayah tidak mampu? Kewajiban bisa beralih ke ibu, namun tetap dihitung berdasarkan kemampuan.

4. Nafkah untuk Istri: Mut'ah & Iddah

5. Hak Anak Secara Umum

• Mendapat nafkah, kasih sayang, dan pendidikan.
• Mengetahui orang tuanya dan dibesarkan olehnya.
• Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
• Diutamakan kepentingannya dalam setiap putusan pengadilan.

6. Jika Tidak Dipatuhi

Jika ayah (atau pihak yang diwajibkan) tidak membayar nafkah sesuai putusan, dapat diajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Gugatan penolakan/penetapan hak asuh juga bisa diajukan bila ada perubahan keadaan.

7. Syarat Pemegang Hak Asuh

Pemegang hadhanah pada prinsipnya harus dewasa, berakal, amanah, mampu memelihara dan mendidik anak, serta tidak fasik/murtad. Bila pemegang tidak lagi memenuhi syarat, hak asuh dapat berpindah.

8. Anak Mumayyiz dan Pilihan Anak

Mumayyiz artinya anak sudah dapat membedakan baik-buruk dan menentukan pilihan sendiri. KHI Pasal 105 menegaskan:

• Anak belum mumayyiz → hadhanah pada ibu.
• Anak sudah mumayyiz → anak boleh memilih antara ayah atau ibu.
• Bagaimanapun, biaya pemeliharaan tetap kewajiban ayah.

9. Hak Anak atas Kedua Orang Tua

Anak berhak menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya meski orang tua bercerai. Karena itu putusan hak asuh lazim mencantumkan hak akses/kunjungan bagi orang tua yang tidak memegang asuh.

10. Nafkah Selama Perkawinan

Kewajiban nafkah tidak hanya muncul setelah cerai. Selama berstatus suami istri, suami wajib memberi nafkah lahir dan batin sesuai kemampuannya. Istri yang tidak menerima nafkah dapat mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan.

• Nafkah lahir: sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
• Nafkah batin: kasih sayang, pergaulan yang baik, dan hubungan yang wajar.

11. Menggabungkan Tuntutan (Kumulasi)

Dalam satu gugatan perceraian, pihak dapat menggabungkan beberapa tuntutan sekaligus:

• Perceraian (cerai gugat/talak).
• Hak asuh anak (hadhanah).
• Nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah.
• Pembagian harta bersama (gono-gini).

12. Perlindungan Hukum Anak

Selain KHI dan UU No. 1/1974, anak dilindungi oleh UU No. 35 Tahun 2014 (perubahan UU Perlindungan Anak). Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan perlakuan salah — termasuk dalam keluarga yang orang tuanya bercerai.

13. Psikologi Keluarga dan Kepentingan Terbaik Anak

Mata kuliah Psikologi Keluarga menegaskan bahwa keputusan hak asuh bukan hitungan matematis, melainkan penilaian psikologis:

• Hakim mempertimbangkan kedekatan emosional, stabilitas pengasuh, dan lingkungan terbaik bagi tumbuh kembang anak.
• Dalam perkara yang rumit, pengadilan dapat meminta hasil asesmen psikologis atau pendapat pekerja sosial.
• Konsep keluarga sakinah yang diajarkan juga menekankan: anak bukan alat balas dendam antara orang tua.

14. Penyelesaian Sengketa Keluarga

Pada level S2 (Penyelesaian Sengketa Keluarga), sengketa hak asuh dan nafkah tidak selalu harus berakhir di putusan:

• Mediasi di pengadilan (PERMA No. 1 Tahun 2016) — termasuk mediasi untuk kesepakatan pola asuh dan besaran nafkah.
• Musyawarah keluarga dengan bantuan kerabat atau tokoh agama — sejalan dengan konsep hakamain (QS An-Nisa : 35).
• Kesepakatan yang dicapai dapat dituangkan dalam akta perdamaian yang berkekuatan hukum, sehingga aman secara hukum.

15. Teori Kesetaraan Gender dalam Nafkah dan Hadhanah

Kajian Teori Kesetaraan Gender dalam Islam membuka diskusi: kewajiban nafkah melekat pada "suami", tetapi hakikatnya adalah tanggung jawab atas kesejahteraan keluarga:

• Nafkah ditentukan sesuai kemampuan dan kebutuhan — jika istri bekerja dan berkontribusi, kontribusinya dapat diperhitungkan dalam penyelesaian harta.
• Hak asuh tidak otomatis "milik ibu" atau "milik ayah" — yang menentukan adalah kelayakan dan kepentingan anak.
• Prinsip mu'asyarah bil ma'ruf (pergaulan yang baik) menjadi rujukan agar putusan hak asuh dan nafkah tidak merendahkan salah satu pihak.

16. Studi Kasus: Sengketa Hak Asuh

Kasus: E dan F bercerai; anak (7 tahun) ikut ibu. Ayah menuntut hak asuh dengan alasan ibu bekerja penuh waktu dan anak sering ditinggal.

1. Anak belum mumayyiz → prinsipnya hadhanah pada ibu (KHI Pasal 105).
2. Hakim menilai kelayakan: ibu bekerja tidak otomatis gugur hak asuh; yang dinilai siapa yang lebih menjamin tumbuh kembang anak.
3. Hakim dapat meminta asesmen psikologis untuk menilai kedekatan emosional dan lingkungan terbaik.
4. Putusan umum: hak asuh tetap ibu, ayah diberi hak akses/kunjungan dan tetap wajib nafkah anak.

17. FAQ Hak Asuh & Nafkah

18. Daftar Istilah

5. Wasiat, Hibah & WakafSub-bab 5.0 - 5.14

Tiga cara mengalihkan harta yang sering dicampuradukkan: wasiat (berlaku setelah wafat, maksimal ⅓ harta), hibah (pemberian saat hidup), dan wakaf (penyerahan harta untuk kepentingan umum). Ketiganya masuk kewenangan Pengadilan Agama dan menjadi bagian hukum materiil peradilan agama.

0. Mulai dari Nol: Pahami Dulu Ini

• Wasiat — pesan pemberian harta yang baru berlaku setelah wafat, maksimal ⅓ harta.
• Hibah — pemberian harta yang langsung berlaku saat hidup.
• Wakaf — menahan harta untuk kepentingan umum/agama (masjid, sekolah, panti).
• Ketiganya bukan warisan — warisan dibagi menurut faraid setelah wafat.

1. Wasiat

2. Hibah

• Pemberian di masa hidup; perpindahan harta langsung terjadi.
• Hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai bagian warisan (KHI Pasal 211) — terutama demi keadilan bila ahli waris lain merasa dirugikan.
• Dapat dibatalkan dengan alasan sah (cacat kehendak, atau saat penghibah masih hidup dan penerima tidak berjasa, kecuali dikecualikan).

3. Wakaf

4. Peran Pengadilan Agama

5. Syarat dan Prosedur Membuat Wasiat

Agar wasiat tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari, ada syarat dan cara yang dianjurkan:

• Pemberi wasiat cakap hukum (dewasa, sehat akal, tidak di bawah tekanan).
• Penerima jelas identitasnya dan tidak termasuk golongan terlarang (misalnya pembunuh pewaris).
• Obyek wasiat jelas dan dapat dialihkan; nilainya tidak melebihi ⅓ harta bersih.
• Dibuat tertulis dan disaksikan minimal dua orang; sebaiknya dicatatkan agar kuat.

6. Hibah kepada Ahli Waris dan Penarikan Kembali

Hibah yang paling rawan sengketa adalah yang diberikan kepada ahli waris sendiri. KHI Pasal 211 menyatakan hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan — kata "dapat" memberi wewenang hakim menilai demi keadilan bila ada ahli waris yang merasa dirugikan.

• Penarikan hibah oleh penghibah selama hidupnya hanya dengan alasan sah: cacat kehendak, atau penerima berkelakuan tidak pantas / tidak berjasa (dengan pengecualian hubungan keluarga).
• Setelah penghibah wafat, penarikan hanya dapat diminta ahli waris bila hibah dipandang melanggar hak waris mereka.

7. Batas Sepertiga dan Cara Menghitungnya

Batas ⅓ bukan "⅓ dari seluruh kekayaan", melainkan ⅓ dari harta bersih setelah dipotong utang dan biaya pengurusan jenazah. Perhatikan contoh berikut:

8. Perbandingan Wasiat, Hibah, dan Wakaf

9. Wakaf Uang dan Wakaf Produktif

Sejak UU No. 41 Tahun 2004, wakaf tidak hanya tanah dan bangunan. Wakaf uang memungkinkan orang dengan dana terbatas ikut berwakaf. Uang pokoknya diinvestasikan, hasilnya disalurkan untuk kepentingan sosial — pokoknya tidak boleh berkurang.

• Wakif: perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang mewakafkan hartanya.
• Nadzir: pengelola; untuk wakaf uang harus lembaga yang mendapat izin (LKS-PWU).
• Pendaftaran: wakaf tanah wajib dicatat di BPN; wakaf uang dicatat di BWI (Badan Wakaf Indonesia).
• Hasil: untuk masjid, beasiswa, pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya.

10. Perbedaan Wasiat dan Warisan

Wasiat sering disangka "seperti warisan". Padahal keduanya beda dalam hal paling mendasar: waktu, pihak, dan batasan.

11. Kesalahan Umum dan Cara Menghindarinya

12. Studi Kasus: Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat

Kasus: Pewaris wafat tanpa wasiat tertulis tetapi meninggalkan anak angkat yang lama dirawatnya.

1. Hukum: KHI Pasal 209 — anak angkat berhak wasiat wajibah maksimal ⅓ harta.
2. Penerapan: hakim menetapkan bagian maksimal ⅓ untuk anak angkat, sisanya untuk ahli waris sah.
3. Makna: hukum melindungi anak yang telah menjadi bagian keluarga meski tidak disebut dalam wasiat.

13. FAQ Wasiat, Hibah & Wakaf

14. Daftar Istilah

6. Zakat, Infaq & ShadaqahSub-bab 6.0 - 6.14

Tiga ibadah harta yang sering dicampuradukkan: zakat (wajib, ada nisab dan haul), infaq (sunnah, tanpa batas), dan shadaqah (pemberian sukarela, bisa non-materi). Ketiganya termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan menjadi bagian hukum materiil peradilan agama.

0. Mulai dari Nol: Pahami Dulu Ini

• Zakat — ibadah harta wajib bagi muslim yang hartanya mencapai nisab; salah satu rukun Islam.
• Infaq — mengeluarkan harta di jalan Allah, tidak wajib dan tidak ada batas minimal.
• Shadaqah — pemberian sukarela; bisa berupa harta maupun non-materi (senyum, tenaga, ilmu).
• Zakat masuk rumpun kewenangan absolut Pengadilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49) — sengketa zakat, infaq, dan shadaqah diputus oleh PA.

1. Zakat: Pengertian dan Rukunnya

Zakat secara bahasa berarti membersihkan dan menumbuhkan. Zakat menempati posisi rukun Islam ketiga, sehingga keberadaannya wajib bagi yang memenuhi syarat. Dari sisi hukum, zakat terbagi dua:

2. Delapan Golongan Penerima Zakat (Asnaf)

Zakat tidak boleh diberikan sembarangan. Al-Qur'an menetapkan delapan golongan (asnaf):

1. Fakir — tidak memiliki harta dan usaha sama sekali.
2. Miskin — memiliki harta/usaha tapi tidak mencukupi kebutuhan pokok.
3. Amil — pengelola zakat yang ditunjuk.
4. Mu'allaf — orang yang baru masuk Islam atau hatinya dibujuk.
5. Riqab (budak) — untuk memerdekakan budak/budak kontrak.
6. Gharim — orang berutang untuk kebutuhan halal yang tidak mampu membayar.
7. Sabilillah — untuk kepentingan di jalan Allah (termasuk pendidikan, dakwah).
8. Ibnu sabil — musafir yang kehabisan bekal.

3. Syarat Wajib Zakat dan Nisab

Zakat mal hanya wajib bila terpenuhi: Islam, kepemilikan penuh, mencapai nisab (batas minimal harta), dan mencapai haul (dimiliki satu tahun penuh). Nisab harta umum:

4. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim menjelang Idul Fitri, untuk menyucikan diri setelah berpuasa Ramadhan dan membantu fakir miskin merayakan Idul Fitri. Ketentuannya:

• Wajib bagi setiap muslim yang mampu — termasuk untuk orang yang ia tanggung.
• Besaran ±2,5 kg / 3,5 liter makanan pokok (beras) per orang, atau uang senilai.
• Waktu wajib: terbenam matahari akhir Ramadhan; disunnahkan sebelum shalat Id.
• Penerima utama: fakir dan miskin.

5. Perhitungan Zakat Mal: Langkah demi Langkah

Urutan menghitung zakat mal yang dipakai praktik — dan dipahami hakim saat memeriksa sengketa:

1. Hitung semua harta yang wajib dizakati: uang tunai, tabungan, emas/perak, piutang yang pasti tertagih, nilai aset usaha.
2. Kurangkan utang yang jatuh tempo (utang yang sudah harus dibayar).
3. Bandingkan dengan nisab (setara 85 gram emas).
4. Pastikan haul (dimiliki genap satu tahun).
5. Bayar 2,5% dari jumlah bersih bila memenuhi syarat.

6. Zakat Profesi dan Zakat Perusahaan

Dua bentuk zakat mal modern yang kerap muncul di perkara ekonomi syariah:

7. Infaq

Infaq adalah mengeluarkan harta di jalan Allah yang tidak wajib dan tanpa batas minimal. Berbeda dari zakat, infaq bisa dikeluarkan kapan saja dan dalam jumlah berapa pun. Landasan syar'i-nya:

• Sasaran penerima lebih luas dari 8 asnaf — bisa untuk pendidikan, kesehatan, bencana, pembangunan.
• Hukumnya sunnah; bila sudah dinazarkan, hukumnya menjadi wajib.
• Dalam sengketa, infaq yang telah diserahkan pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali alasan syar'i.

8. Shadaqah

Shadaqah adalah bentuk paling luas: pemberian sukarela yang bisa berupa harta maupun non-harta (senyum, membantu, ilmu). Setiap kebaikan bernilai shadaqah.

• Tidak ada nisab, haul, maupun batas besaran.
• Hukum asal sunnah; bisa menjadi wajib bila menjadi nazar.
• Perbedaan kunci dari zakat: penerima dan bentuknya tidak dibatasi 8 asnaf.

9. Zakat, Infaq, Shadaqah vs Wakaf dan Hadiah

10. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat diatur UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Organisasi pengelola: BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional, dibentuk pemerintah) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat, dibentuk masyarakat dan dikukuhkan pemerintah). Ketentuan kunci:

• Zakat dikelola nasional: BAZNAS provinsi/kabupaten hingga unit pengumpul.
• LAZ wajib dikukuhkan pemerintah; tanpa pengukuhan, pengumpulan zakat melanggar ketentuan.
• Pengelola wajib melaporkan pengumpulan dan penyaluran.
• Pembayar zakat dapat memperhitungkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (melalui lembaga resmi).

11. Kewenangan Pengadilan Agama atas Sengketa Zakat

UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 menegaskan kewenangan PA di bidang zakat dan infaq/shadaqah. Bentuk sengketa yang umum:

12. Zakat dan Pajak

Zakat dan pajak adalah dua kewajiban berbeda yang bisa berdampingan. Aturan utama: zakat yang dibayar melalui badan resmi dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, dan dijalankan melalui PP terkait). Ini artinya wajib pajak muslim tidak membayar "dua kali" secara penuh atas bagian yang dizakati.

13. FAQ Zakat, Infaq, Shadaqah

14. Daftar Istilah

7. Sengketa Ekonomi SyariahSub-bab 7.0 - 7.12

Sejak UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang menangani sengketa ekonomi syariah — urusan transaksi yang dijalankan menurut prinsip syariah. Materi ini adalah bagian dari hukum materiil peradilan agama. Susunan materi mengikuti rumpun mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah pada prodi Hukum Keluarga.

0. Mulai dari Nol: Pahami Dulu Ini

• Ekonomi syariah — kegiatan ekonomi yang dijalankan sesuai prinsip Islam: bebas riba, gharar, dan maysir.
• Riba — tambahan bunga/pinjaman yang dilarang.
• Gharar — ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi.
• Maysir — spekulasi/judi.
• Akad — perjanjian/kontrak dalam transaksi syariah (murabahah, musyarakah, ijarah, dsb.).
• Wanprestasi — ingkar janji: tidak memenuhi kewajiban kontrak.

1. Kewenangan Pengadilan Agama atas Ekonomi Syariah

UU No. 3 Tahun 2006 (perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) Pasal 49 menegaskan: Pengadilan Agama bertugas memeriksa perkara orang Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

2. Akad-Akad Dasar Ekonomi Syariah

3. Wanprestasi dalam Perjanjian Syariah

• Wanprestasi = tidak melaksanakan atau melanggar isi perjanjian (mis. tidak bayar angsuran, menyerahkan barang tidak sesuai).
• Hakim menilai: apakah perjanjian sah (rukun & syarat terpenuhi, tidak bertentangan syariah) → baru menilai siapa yang ingkar.
• Bentuk tuntutan: pembayaran sisa, ganti rugi, atau pembatalan akad.

4. Prinsip Syariah: Riba, Gharar, Maysir

• Riba — tambahan yang tidak seimbang pada pinjaman uang; dilarang.
• Gharar — ketidakpastian berlebihan (mis. menjual barang yang belum jelas wujudnya).
• Maysir — untung-untungan/spekulasi seperti judi.

5. Fatwa DSN-MUI: Pedoman Substansi Akad Syariah

Selain aturan perundang-undangan, hakim pengadilan agama kerap merujuk fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menilai apakah sebuah akad sesuai syariah. Fatwa ini mulai ditetapkan sejak tahun 2000 dan menjadi semacam "standar teknis" akad perbankan syariah di Indonesia.

Kedudukan fatwa bukan undang-undang, tetapi ia menjadi rujukan substansi ketika bank syariah atau nasabah mempersoalkan kesesuaian akad dengan prinsip syariah. Bila sebuah akad bertentangan dengan fatwa DSN-MUI, hakim dapat menilai akad itu cacat karena bertentangan dengan prinsip syariah — padahal keabsahan akad itulah pintu masuk pemeriksaan wanprestasi.

6. Perbandingan Akad Pembiayaan: Murabahah, Musyarakah, Mudharabah

Ketiga akad ini paling sering muncul di sengketa. Memahami perbedaannya membantu hakim membaca gugatan dan menilai tuntutan masing-masing pihak:

7. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

8. Studi Kasus: Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah

Kasus: Bank Syariah X dan nasabah Y membuat akad murabahah untuk pembiayaan mobil. Y berhenti membayar 8 bulan; bank menuntut pembayaran sisa + ganti rugi.

1. Kewenangan: sengketa ekonomi syariah → Pengadilan Agama.
2. Keabsahan akad: periksa rukun & syarat murabahah, kesesuaian fatwa DSN.
3. Wanprestasi: bukti pembayaran Y vs klaim bank; apakah keterlambatan berdasar alasan sah.
4. Putusan: bila terbukti, hakim menghukum Y membayar sisa sesuai akad; bila akad cacat, konsekuensi berbeda.

9. Studi Kasus Lanjutan: Sengketa Musyarakah Berikut Angka

Kasus: A dan B bersepakat musyarakah membuka toko dengan modal Rp 100 juta. A menyetor Rp 60 juta, B menyetor Rp 40 juta. Nisbah bagi hasil disepakati 50:50. Toko berjalan dua tahun dan menghasilkan laba bersih Rp 50 juta per tahun. B kemudian berhenti ikut mengelola tetapi tetap menuntut setengah keuntungan.

1. Klaim A: karena B tidak lagi mengelola, porsi bagi hasil harus diturunkan menjadi 40:60 sesuai kontribusi nyata.
2. Klaim B: nisbah 50:50 adalah kesepakatan awal dan tidak boleh diubah sepihak; A hanya boleh menuntut pembagian sesuai akad.
3. Analisis hakim: periksa akad musyarakah dan kesepakatan nisbah; apakah ada syarat partisipasi pengelolaan. Bila tidak ada, pengunduran diri B tetap mengikat nisbah lama, tetapi A dapat menuntut biaya pengelolaan.
4. Potensi putusan: pembagian keuntungan dua tahun (2 × Rp 50 juta = Rp 100 juta) dibagi sesuai nisbah yang terbukti — 50:50 (A Rp 50 juta, B Rp 50 juta) — dikurangi biaya pengelolaan yang dapat dibuktikan A.

10. Kesalahan Umum dan Cara Menghindarinya

11. FAQ Ekonomi Syariah

12. Daftar Istilah

8. Perwalian Anak & Penetapan Ahli WarisSub-bab 8.0 - 8.14

Saat seorang tua meninggal atau tidak mampu, pengadilan dapat menetapkan wali untuk anak yang belum dewasa dan menetapkan ahli waris untuk membagi harta. Dua kewenangan ini sehari-hari digunakan masyarakat, dan menjadi bagian penting hukum materiil peradilan agama.

0. Mulai dari Nol: Pahami Dulu Ini

• Wali — orang yang bertanggung jawab mengurus diri dan harta anak yang belum dewasa.
• Perwalian — lembaga hukum yang mengatur siapa wali dan apa batasannya.
• Penetapan ahli waris — keputusan pengadilan yang menyatakan siapa saja ahli waris sah dan bagiannya.
• Kebalikan kewarisan — penetapan ahli waris biasa diajukan sebelum harta dibagi.

1. Siapa Wali?

2. Tugas dan Batas Wali

• Mengurus harta anak secara produktif dan amanah.
• Tidak boleh memindahkan/menjual harta anak tanpa kepentingan yang sah.
• Wajib melaporkan pengelolaan harta bila diminta.
• Kewajiban berakhir saat anak dewasa (atau menikah).

3. Dalil Perwalian

4. Penetapan Ahli Waris

• Diajukan permohonan (voluntair), bukan gugatan — tidak ada sengketa.
• Berisi identitas pewaris, tanggal wafat, dan siapa saja calon ahli waris.
• Majelis hakim memeriksa bukti (akta kematian, akta nikah, KK) lalu menetapkan siapa yang berhak.
• Penetapan menjadi dasar pengurusan waris (balai harta peninggalan, bank, BPJS, tanah).

5. Permohonan Perwalian

1. Ajukan permohonan ke PA tempat tinggal anak.
2. Lampirkan akta kematian orang tua, akta lahir anak, dan data calon wali.
3. Pengadilan memeriksa dan menetapkan wali yang layak.
4. Penetapan dicatat; wali menjalankan tugas sampai anak dewasa.

6. Langkah-Langkah Mengajukan Penetapan Ahli Waris

Meski disebut "penetapan", prosesnya tetap melewati pemeriksaan yang teliti. Urutan kerjanya di pengadilan kira-kira begini:

1. Konsultasi awal di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) PA untuk memastikan dokumen lengkap.
2. Menyusun surat permohonan yang memuat identitas pemohon, identitas pewaris, tanggal wafat, dan daftar calon ahli waris.
3. Membayar panjar biaya perkara; yang tidak mampu dapat meminta bantuan (prodeo).
4. Panitera mencatat perkara dan ketua pengadilan menunjuk majelis hakim.
5. Juru sita memanggil pihak-pihak; sidang memeriksa bukti dan keterangan saksi.
6. Majelis menerbitkan penetapan yang menyatakan siapa ahli waris sah dan bagiannya masing-masing.

7. Mengelola Harta Anak: Kewajiban dan Larangan Wali

Harta anak yatim di tangan wali bukan harta bebas. Ada garis tegas antara "mengurus" dan "menguasai":

8. Menghitung Bagian Ahli Waris dengan Angka

Penetapan ahli waris biasanya disertai perhitungan bagian. Contoh sederhana untuk memahami logika faraid:

9. Wali Nikah dan Wali Perwalian: Jangan Tertukar

Istilah "wali" dipakai di dua tempat yang berbeda. Memahami bedanya mencegah salah kaprah saat orang bertanya "siapa walinya?".

10. Pengawasan Perwalian dan Pertanggungjawaban Wali

Perwalian tidak berjalan tanpa pengawasan. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 51 memberi pengadilan wewenang menetapkan pengawasan; wali wajib menggunakan harta anak untuk kepentingan anak dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kelalaiannya.

• Pengadilan dapat menunjuk pengawas perwalian bila kepentingan anak menghendaki.
• Wali yang lalai membayar ganti rugi atas kerugian harta anak.
• Wali dilarang mengikatkan anak dalam perjanjian kerja atau mewakili urusan yang membebani anak tanpa izin.
• Pencabutan perwalian dilakukan bila wali melalaikan kewajiban, berperilaku buruk, atau berlawanan dengan kepentingan anak.

11. Kesalahan Umum dan Cara Menghindarinya

12. Studi Kasus: Wali Melalaikan

Kasus: Paman yang jadi wali menjual sawah milik anak yatim tanpa izin dan tanpa kepentingan anak.

1. Hukum: wali tidak boleh mengalihkan harta anak tanpa kepentingan sah (KHI Pasal 110).
2. Tindakan: keluarga mengajukan permohonan pencabutan perwalian.
3. Hasil: pengadilan mengangkat wali baru dan memerintahkan pertanggungjawaban pengelolaan harta.

13. FAQ Perwalian & Penetapan Ahli Waris

14. Daftar Istilah

9. Perkawinan Campuran & Lintas NegaraSub-bab 9.0 - 9.15

Perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing — atau yang dilangsungkan di luar negeri — menimbulkan persoalan khusus: hukum mana yang berlaku, bagaimana status kewarganegaraan, dan bagaimana status anak. Materi ini memperkuat hukum materiil peradilan agama.

0. Mulai dari Nol: Pahami Dulu Ini

• Perkawinan campuran — perkawinan antara WNI dan WNA (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 57).
• Perkawinan lintas negara — perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia.
• Asas personalitas — hukum kewarganegaraan seseorang mengikutinya ke mana pun.
• Asas teritorialitas — hukum tempat tinggal/negara tempat peristiwa berlaku.

1. Sah dan Pencatatan

2. Kewarganegaraan

• Perkawinan tidak otomatis mengubah kewarganegaraan (UU No. 12 Tahun 2006).
• WNA yang menikah dengan WNI dapat mengajukan kewarganegaraan setelah syarat terpenuhi.
• Anak hasil perkawinan campuran dapat berkewarganegaraan ganda terbatas sampai usia 18 tahun.

3. Harta Bersama dan Perceraian

• Harta bersama diatur hukum tempat perkawinan dicatat / tempat tinggal.
• Perceraian WNI di Indonesia ditangani Pengadilan Agama (bila Islam) atau Pengadilan Negeri (non-Islam).
• Putusan perceraian asing dapat dimintakan pengakuan (exequatur) di Indonesia.

4. Status Anak

5. Dalil dan Dasar Hukum

6. Prosedur dan Dokumen yang Dibutuhkan

1. Untuk WNI Islam: datangi KUA dengan akta kelahiran, KTP, paspor, surat keterangan dari negara asal pasangan, dan surat izin (bila diplomat).
2. Untuk perkawinan di luar negeri: segera laporkan ke KBRI/KJRI untuk mendapat pencatatan.
3. Bila tidak tercatat: ajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.
4. Terjemahkan dan legalisasi dokumen asing agar diakui di Indonesia.

7. Studi Kasus: Perkawinan Luar Negeri

Kasus: WNI menikah secara Islam di Malaysia, tidak dicatat di Indonesia, kemudian kembali dan ingin mengurus status.

1. Hukum: perkawinan sah bila memenuhi syarat agama dan hukum Malaysia.
2. Pencatatan: lapor ke KBRI/KJRI atau ajukan isbat nikah di Pengadilan Agama.
3. Hasil: isbat nikah memberi kekuatan hukum di Indonesia — untuk akta, waris, dan perceraian.

8. Sengketa Perkawinan Campuran di PA

9. Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran

Pasangan campuran sering memanfaatkan perjanjian perkawinan (perjanjian pranikah) untuk memisahkan harta dan mengatur akibat hukum jika terjadi perceraian. Perjanjian ini penting karena hukum asal masing-masing pasangan bisa berbeda.

• Dibuat sebelum atau saat perkawinan, disahkan pejabat pencatat, dan dapat dibuat akta notaris.
• Mengatur pemisahan harta: harta bawaan dan perolehan masing-masing pihak tetap terpisah dari harta bersama.
• Dapat mengatur hukum yang berlaku atas harta serta utang masing-masing pasangan.
• Bila tidak ada perjanjian, berlaku harta bersama menurut hukum Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974).

10. Perlindungan Hukum Anak Campuran: Dokumen dan Kewarganegaraan

Anak hasil perkawinan campuran berhak atas kepastian hukum sejak lahir. Kuncinya adalah pencatatan yang lengkap di kedua negara.

11. Kesalahan Umum dalam Perkawinan Campuran

12. Kewarisan dalam Perkawinan Campuran

Kewarisan menjadi lebih rumit karena pewaris dan ahli waris bisa berbeda kewarganegaraan dan bahkan berbeda agama. Prinsipnya:

• Harta di Indonesia dihitung menurut hukum pewaris — bila pewaris Islam, berlaku faraid/KHI; bila bukan Islam, menurut KUH Perdata.
• Anak campuran yang sah tetap ahli waris; bagiannya mengikuti hukum pewaris.
• Perbedaan kewarganegaraan tidak menghapus hak waris; yang menentukan adalah hukum atas diri pewaris.
• Bila ada penetapan ahli waris, pengadilan memeriksa keabsahan perkawinan orang tua terlebih dahulu.

13. Prosedur Perceraian Campuran Langkah demi Langkah

Perceraian pasangan campuran di Indonesia kira-kira melewati langkah berikut:

1. Pastikan kompetensi pengadilan: WNI Islam → Pengadilan Agama; WNI non-Islam → Pengadilan Negeri.
2. Ajukan gugatan/permohonan dengan akta perkawinan yang sudah diakui di Indonesia.
3. Pasangan WNA di luar negeri dipanggil melalui jalur diplomatik (Kemlu/KBRI).
4. Ikuti sidang dan mediasi seperti biasa; buktikan alasan perceraian.
5. Putusan dicatatkan; bila perlu, urus pengakuan putusan di negara pasangan agar sah di sana.

14. FAQ Perkawinan Campuran

15. Daftar Istilah

10. Harta Bersama & PerhitungannyaSub-bab 10.0 - 10.14

Saat perceraian, pertanyaan paling rumit bukan "siapa dapat rumah", melainkan harta mana yang termasuk harta bersama dan berapa bagian masing-masing. Materi ini memperkuat hukum materiil peradilan agama.

0. Mulai dari Nol: Pahami Dulu Ini

• Harta bersama (gono-gini) — harta yang diperoleh selama perkawinan.
• Harta bawaan — harta milik pribadi sebelum menikah atau dari hibah/waris.
• Asas umum — harta bersama dibagi dua; harta bawaan tetap milik masing-masing.
• Harta bersama diatur UU No. 1/1974 Pasal 35–37 dan KHI Pasal 85–97.

1. Jenis-Jenis Harta

2. Dalil Harta Bersama

3. Pembagian Saat Perceraian

• Cerai: harta bersama dibagi dua sama rata (KHI Pasal 97) — kecuali ada kesepakatan lain yang tidak merugikan.
• Harta bawaan tetap milik masing-masing.
• Bila salah satu pihak berjasa lebih besar, tetap dibagi dua menurut KHI — penilaian pengadilan bisa memberi pertimbangan khusus.
• Utang bersama (utang untuk kepentingan keluarga) dibagi dua juga; utang pribadi tetap pada yang berutang.

4. Perhitungan Harta Bersama — Studi Kasus

5. Sengketa Harta Bersama

• Bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai (kumulasi) atau setelah perceraian.
• Bila diajukan terpisah setelah cerai, tetap ditangani PA bila status harta itu sengketa perkawinan.
• Perlu bukti: sertifikat, kuitansi, bukti transfer, saksi.

6. Utang dalam Perkawinan: Bersama atau Pribadi?

Setelah perceraian, pertanyaan tentang utang sering muncul bersamaan dengan soal harta. KHI Pasal 93 membedakan dua kelompok utang:

Bila harta bersama tidak mencukupi, utang keluarga dilunasi dari harta suami; bila masih kurang, baru dari harta istri (ayat 3–4). Urutan ini penting: harta bawaan tidak otomatis diseret untuk utang pribadi pasangan.

7. Percampuran Harta: Kapan Harta Bawaan Menjadi Bersama

Asas hukum kita justru tidak ada percampuran harta karena perkawinan (KHI Pasal 86). Namun praktik dan yurisprudensi mengakui pengecualian: harta bawaan yang dikelola, dibangun, atau dikembangkan bersama dan tercampur sedemikian rupa sehingga susah dipisahkan dapat dinilai menjadi harta bersama.

1. Bawaan yang dipakai bersama — rumah warisan yang ditempati dan dirawat bersama tetap harta bawaan selama masih bisa dipisahkan.
2. Bawaan yang dibangun bersama — tanah bawaan yang dibangun rumah dengan uang bersama; nilai bangunannya dinilai dan dipisahkan, bukan otomatis seluruh aset menjadi bersama.
3. Bawaan yang berkembang — modal awal harta bawaan yang dikembangkan menjadi usaha; keuntungan selama perkawinan umumnya harta bersama, sedangkan modal pokok tetap harta bawaan.

8. Kesalahan Umum dalam Perkara Harta Bersama

9. Langkah Menyusun Perkara Harta Bersama

1. Inventarisasi — daftar seluruh aset dan utang: tanah, rumah, kendaraan, tabungan, saham, piutang, dan kewajiban.
2. Klasifikasi — kelompokkan setiap aset sebagai harta bersama, harta bawaan, atau harta campuran berdasar waktu perolehan dan bukti.
3. Penilaian — taksir nilai wajar tiap aset; bila perlu libatkan saksi ahli atau tim penilai pengadilan.
4. Perhitungan — kurangi utang bersama dari total harta bersama, lalu bagi dua.
5. Pengesahan — ajukan ke Pengadilan Agama bila ada sengketa; tuangkan hasil pembagian dalam putusan/akta yang berkekuatan hukum tetap.

10. Perjanjian Perkawinan: Menyimpang dari Asas

Perjanjian perkawinan (pisah harta) adalah kesepakatan tertulis tentang kedudukan harta, yang dibuat sebelum atau pada saat akad perkawinan, lalu disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan (UU No. 1/1974 Pasal 29). Dengan perjanjian ini, pasangan dapat memisahkan harta bawaan dan/atau harta bersama secara tegas.

• Kapan dibuat — sebelum atau pada saat akad; bila dibuat kemudian, tetap dimungkinkan dengan persetujuan dan harus dicatatkan.
• Isi — pembagian harta bawaan, harta bersama, dan tanggung jawab utang sesuai kesepakatan.
• Syarat — tidak bertentangan dengan hukum Islam, disahkan pejabat pencatat, dan dicatatkan agar mengikat pihak ketiga.
• Efek — saat cerai, pembagian mengikuti isi perjanjian, bukan otomatis dua sama rata.

11. Ketika Salah Satu Pihak Meninggal

Perceraian bukan satu-satunya jalan putusnya perkawinan. Bila salah satu pasangan meninggal (cerai mati), pembagian harta bersama dilakukan dulu sebelum warisan:

1. Pasangan yang hidup mendapat separuh harta bersama (KHI Pasal 96).
2. Separuh sisanya masuk harta warisan orang yang meninggal.
3. Harta bawaan orang yang meninggal langsung menjadi objek warisan; harta bawaan pasangan tetap miliknya.
4. Utang bersama dilunasi dari harta bersama sebelum dibagi; utang pribadi ditanggung hartanya masing-masing.

12. Peranan Bukti dan Saksi dalam Sengketa Harta

Sengketa harta bersama diputus berdasarkan alat bukti. Semakin kuat bukti, semakin besar peluang klaim diterima:

Urutan pemeriksaan bukti di persidangan mengikuti asas pembuktian: pihak yang mengklaim membawa bukti surat terlebih dahulu, lalu saksi, kemudian keterangan ahli bila nilai harta dipersengketakan. Hakim menilai kekuatan bukti berdasarkan keyakinan yang didukung alat bukti yang sah. Bila kedua belah pihak sama-sama memiliki bukti kuat, hakim menimbang mana yang lebih meyakinkan dan konsisten — itulah inti penilaian yudisial.

13. FAQ Harta Bersama

14. Daftar Istilah